NasDem Minta Aparat Tak Gunakan Kekerasan di Pulau Rempang

JAKARTA (12 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Ia mendorong untuk mengedepankan dialog dan menghentikan kekerasan yang terjadi.

“Fraksi Partai NasDem menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang,” ujar Farhan saat interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/9).

Farhan mewakili Fraksi Partai NasDem mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi.

“Kami mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk dapat menahan diri meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dulu,” tegasnya.

Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun dari sisi hak masyarakat adat.

Farhan menilai bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan, dalam ini kaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi.

“Dengan membuka ruang dialog dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional,” imbuhnya

Lebih lanjut, NasDem mengajak agar DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Sebelumnya, ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur terkait rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pasalnya, proyek ini berada Pulau Rempang, tepatnya di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Warga baru-baru ini bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi di awal 2023. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China. (dpr.go.id/*)