Connect with us

Politik

Sahroni Minta Korban Perkosaan di Madiun Mendapat Trauma Healing

Published

on

JAKARTA (2 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta pihak terkait memberikan trauma healing kepada AP, 17, seorang anak perempuan di Madiun yang diduga menjadi korban perkosaan ayah kandung, paman, serta kakeknya.

“Tak terbayang betapa trauma dan stresnya korban menghadapi musibah ini, di mana kejahatan justru datang dari keluarga dekat sendiri. Karenanya sangat penting korban ini dibantu mentalnya dulu melalui berbagai upaya rehabilitasi dan trauma healing,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu (1/11).

Legislator Partai NasDem itu meminta Polri mengerahkan ahli dan lembaga terkait untuk memulihkan trauma korban.

“Dalam hal ini saya minta kepolisian agar libatkan para ahli dan lembaga terkait untuk memberikan bantuan mental semaksimal mungkin pada korban,” imbuhnya.

Selanjutnya, Sahroni juga meminta kepolisian agar menghukum para pelaku seberat-beratnya. Para pelaku diduga melakukan persekongkolan dalam tindakan jahat pada anggota keluarganya sendiri.

“Saya minta pihak kepolisian langsung bersikap tegas dengan melakukan penahanan terhadap para terduga pelaku. Walaupun masih dalam tahap penyelidikan, tapi langkah ini harus dilakukan demi memberi rasa adil dan aman bagi korban. Dan kalau benar terbukti, saya minta para pelaku bejat ini langsung diberi hukuman yang sangat berat. Ini benar-benar biadab dan sangat tak bermoral,” tegasnya.

Sahroni pun menyampaikan pesan kepada Polres Madiun agar selalu menggunakan perspektif korban dalam mengusut kasus tragis itu.

“Polisi harus berpihak kepada korban terlebih dahulu dalam mengusut kejadian ini. Dan saya juga tidak mau dengar ada intervensi apa pun selama prosesnya,” tukasnya.

Sebelumnya, seorang anak perempuan di Madiun, AP, 17, diduga menjadi korban perkosaan satu keluarga, yakni oleh ayah kandung, paman dan kakeknya. Kasus itu terungkap setelah korban bersama ibunya, melapor ke polisi pada 23 Oktober 2023. Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Magribi Agung Saputra, menyebut pihaknya masih mendalami kasus tersebut. (medcom/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...