Connect with us

Politik

Sahroni Minta Polisi Segera Ubah Kebiasaan No Viral No Justice

Published

on

JAKARTA (31 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa dengan lambatnya respons Polres Langkat, Sumatera Utara dalam menyikapi laporan bocah perempuan berusia tujuh tahun yang dicabuli dua orang pria.

“Haduh, kan sudah diwanti-wanti sama Pak Kapolri sejak lama, proses semua laporan dengan cepat. Apalagi ini soal kejahatan seksual. Apa harus serba viral dulu baru bisa dapat keadilan? Kan malah nggak efektif bekerja seperti itu. Dan hati-hati, kalau masyarakat sudah kecewa dan jadi perhatian Pak Kapolri, mengganti jabatan itu bukan hal yang susah,” ujar Sahroni, Selasa (30/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu juga menyoroti budaya no viral no justice. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk di ranah penegak hukum. Karena tidak semua kasus bisa mendapatkan atensi publik.

“Budaya no viral no justice ini kan sebenarnya sangat buruk, ya. Karena ada ribuan bahkan puluhan ribu kasus yang mungkin ditangani aparat penegak hukum. Kan nggak semuanya bisa viral, paling hanya satu atau dua. Terus yang lainnya lama diprosesnya, gitu? Tolong segera diubah kebiasaannya. Kalau bisa, sebelum viral udah beres ditangani duluan. Itu baru top!” tegas Sahroni.

Ahmad Sahroni yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Dapil Jakarta III itu meminta jajaran kepolisian di seluruh daerah, agar lebih peka terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dengan begitu, menurutnya, tingkat kepuasan terhadap Polri pasti jauh meningkat.

“Coba polisi terutama di daerah-daerah, lebih peka dan responsif tangani laporan masyarakat. Saya yakin seribu persen tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri pasti makin melejit,” tukas Sahroni.

Sebelumnya, bocah perempuan berusia 7 tahun di Kabupaten Langkat, diduga dicabuli dua pria. Pihak keluarga korban mengeluh karena Polres Langkat tidak kunjung memroses kedua pelaku. Bahkan sang ayah menduga laporannya tidak digubris lantaran keluarganya miskin.

Padahal, laporan telah masuk sejak 11 Januari 2024. Namun setelah kasus ini viral, Polres Langkat pada Senin (29/1), melaporkan telah menangkap satu dari dua orang tersangka.(*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...