Connect with us

Politik

Rico Sia Apresiasi Tekad Menjadikan Indonesia Negara Produsen

Published

on

JAKARTA (13 November): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menegaskan dukungannya terhadap niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen. Maka ketika Sritex yang memiliki 50 ribu karyawan dinyatakan pailit, pemerintah langsung turun tangan untuk membantu mengatasinya.

Pekan lalu, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam perbincangannya dengan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rico menemukan berbagai kejanggalan dalam persoalan pailit Sritex.

Kita coba pancing, ini kenapa enggak dipailitin aja, Pak? Utang kurang lebih Rp20 triliun. Dia jawab, aset Sritex bukan hanya dalam bentuk barang, tapi juga 50 ribu karyawan, mau dikemanakan mereka?” ujar Rico mengutip jawaban Iwan Setiawan, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Tidak berhenti di situ, Rico pun kembali memancing dengan pertanyaan kepada Iwan, apakah memang perlu bantuan dari Presiden agar dikasih uang untuk membayar hutang?

Jawaban Pak Dirut, ‘Pak kami mau kerja, Pak, masyarakat mau kerja, bukan perlu bantuan uangnya. Biarkan putusan pailitnya saja dibatalkan kalau bisa, karena kami masih mau kerja’,” terang Rico menyitir jawaban Iwan Setiawan.

Dalam paparan yang disampaikan Dirut Sritex, Rico menangkap pertumbuhan yang sesungguhnya menarik.

Dalam paparan yang disampaikan, ada matriks keuangan yang terus meningkat. Dari minus 140 sekian persen sudah naik menjadi minus 4 persen. Walaupun masih minus, tapi sudah ada pertumbuhan,” jelas Rico.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu pun menemukan kendala dalam persoalan Sritex.

Advertisement

Yang menggugat pailit adalah PMA (Penanaman Modal Asing) yang menyuplai barang ke Sritex. Apakah Sritex memang sengaja, lalu kemudian mau diambil alih atau bagaimana, itu tanda kutip besar bagi saya,” terang Rico.

Rico menganalogikan Sritex sebagai orang sehat yang sedang mengambil darah, lalu kemudian jarumnya dicabut sehingga darahnya tetap mengalir.

Saya tanyakan, apakah Sritex masih beroperasi atau tidak? Rupanya saat Sritex dinyatakan pailit, meskipun masih menyatakan banding maupun kasasi, Sritex tidak boleh diberhentikan produksinya atau kegiatannya karena dia berstatus melawan,” tandas Rico.

Menurut Rico menjadi sesuatu yang janggal ketika dalam proses sidang kasasi, Sritex dilarang produksi, dilarang import, lalu bagaimana caranya Sritex harus bayar hutang?

Kita mau impor benang untuk bikin baju dan lain-lain, benangnya kena pajak. Alhasil harga baju atau produksi lainnya jadi mahal. Sedangkan pengimpor baju, bajunya tidak kena bea masuk,” tandas Rico.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyinggung terkait produksi dalam negeri oleg PT Pindad.

Pak Presiden sangat cinta produk Indonesia, kita harus dukung dan disampaikan kepada PT Pindad yang memproduksi mobil Maung agar dari sekarang mulai berpikir tentang inovasi kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, tapi sudah bertransformasi ke hybrid atau elektrik, sehingga bisa berkompetisi dengan produk-produk dari negara lain,” ucap Rico.

(sonia/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...