Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [PENIPUAN] Tautan Lowongan Kerja di Kantor Prabowo

Published

on

  • Konteks asli narasi adalah tentang informasi pembukaan seleksi CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2024, ketika Prabowo masih memimpin kementerian tersebut kala itu.
  • Unggahan berisi tautan “lowongan kerja di kantor Prabowo” merupakan konten menyesatkan (misleading content) untuk modus penipuan.

Akun TikTok “Herlinda3817” pada Rabu (19/02/2025) membagikan video [arsip], isinya berupa tangkapan layar bernarasi “Kantor Prabowo Buka Lowongan Kerja untuk 6.566 Orang, Daftar di Sini!”. Terdapat tulisan “CNBC Indonesia” dalam tangkapan layar tersebut.

Unggahan disertai narasi:

“LOWONGAN TELAH DIBUKA Info lebih lengkap dan para kandidat kerja yang tertarik untuk bergabung dan mengembangkan karir, Silahkan daftar diri anda di link pendaftaran yang ada di bio” 

Per Jumat (07/03/2025), video tersebut telah dilihat 759 kali dan disukai 8 pengguna. 

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran di bio akun. Diketahui, tautan mengarah ke laman pendaftaran, isinya meminta pengisian nama dan nomor handphone yang terhubung ke akun Telegram.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Kantor Prabowo Buka Lowongan Kerja untuk 6.566 Orang, Daftar di Sini!” ke mesin pencarian Google. Kata kunci tersebut diambil dari judul artikel yang tertera dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com “Kantor Prabowo Buka Lowongan Kerja untuk 6.566 Orang, Daftar di Sini!”.

Dari berita yang tayang Agustus 2024 itu diketahui kalau konteks asli narasi adalah tentang informasi pembukaan seleksi CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2024, di mana Prabowo masih memimpin kementerian tersebut kala itu.

Advertisement

Dilansir dari bkn.go.id, pendaftaran CPNS 2024 dimulai pada 20 Agustus hingga awal September 2024 melalui portal SSCASN BKN (https://sscasn.bkn.go.id/). 

Kesimpulan

Unggahan berisi tautan “lowongan kerja di kantor Prabowo” merupakan konten menyesatkan (misleading content) untuk modus penipuan.

(Ditulis oleh Amanda Rahma)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...