Connect with us

Politik

Segera Atasi Asrama Haji di Banjarmasin yang Terbengkalai

Published

on

JAKARTA (12 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Kementerian Agama mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi asrama haji yang terbengkalai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Fasilitas bagi para calon jemaah haji di asrama haji Banjarmasin, tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan haji 2025.

“Kemarin waktu kunjungan ke Banjarmasin, kita mendapati fasilitas haji yang terbengkalai. Mohon penjelasannya karena ini penting sekali untuk persiapan haji tahun ini. Tapi ini tidak terlaksana dengan baik,” ungkap Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, terbengkalainya asrama haji di Banjarmasin diduga akibat tidak dikelola dengan baik, bahkan ditinggalkan oleh petugas pelaksana.

“Kalau enggak salah ditinggal begitu saja oleh pelaksananya, sangat disayangkan. Masterplan-nya bagus, tapi akhirnya kita lihat tidak membanggakan, justru sangat mengecewakan,” ungkap Sri Wulan.

Advertisement

Di sisi lain, ia juga menyoroti kesiapan maskapai Lion Air dalam penyelenggaraan haji 2025, dipercaya memberangkatkan jemaah haji dari Banjarmasin. Dengan kapasitas pesawat yang lebih besar, yakni 420 jemaah dibandingkan maskapai sebelumnya yang hanya 360–390 jemaah.

Namun, muncul pertanyaan terkait selisih biaya sewa pesawat dan fasilitas yang akan diberikan kepada jemaah.

“Kalau dalam hitungan sewa pesawat, ini jatuhnya lebih mahal. Fasilitas tambahan apa yang akan diberikan? Apakah selisih itu akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk layanan lain?” paparnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama untuk memberikan penjelasan terkait kondisi fasilitas asrama haji yang terbengkalai serta transparansi biaya penerbangan haji 2025.

Seiring waktu berjalan, kata dia, diperlukan kejelasan agar sejumlah hal krusial terkait pelayanan jemaah haji dapat optimal.

Advertisement

“Coba kita minta penjelasan dari Kementerian Agama secara hitungan. Misalkan di dalam sewa pesawat ini jatuhnya lebih mahal, fasilitasnya apa, karena kita tahu selisihnya,” pungkasnya.

(Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...