Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [PENIPUAN] Tautan “Pendaftaran Haji Gratis dari Kerajaan Arab Saudi”

Published

on

  • Kerajaan Arab Saudi memang kerap memberangkatkan puluhan masyarakat Indonesia untuk menunaikan haji atau umrah. Namun, tidak ada informasi yang menyebutkan masyarakat harus mendaftar melalui tautan tertentu.
  • Unggahan berisi tautan “pendaftaran haji gratis dari Kerajaan Arab Saudi” merupakan konten palsu (fabricated content).

Akun Facebook “Program haji gratis 2025” pada Kamis (23/1/2025) membagikan tautan [arsip] disertai narasi:

“🕋UNDIAN HAJI GRATIS🕋 GRATIS!! TANPA DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Selangkah menuju Baitullah ❤ Insyaallah sebentar lagi impian mu untuk datang menuju Baitullah akan segara terwujud. Yuk Daftarkan Diri Anda Siapa Tau Di Antara Kita Bisa Menang Undian Haji Gratis Langsung Daftar Ke Link”

“UNDIAN HAJI 2025 tahun ini kerajaan arab saudi memberikan program haji gratis untuk 50 orang dari indonesia”

Hingga Kamis (13/3/2025) unggahan tersebut sudah disukai oleh lebih 1.100 pengguna dan menuai 500-an komentar.

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Program haji gratis dari Kerajaan Arab Saudi untuk 50 orang Indonesia” ke kolom pencarian Google.

Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Kedubes Arab Saudi kembali berangkatkan 50 WNI umroh gratis” dan pemberitaan tempo.co “50 WNI Pergi Haji Gratis, Diundang Raja Salman ke Arab Saudi”.

Berdasarkan kedua pemberitaan tersebut, diketahui kalau Kerajaan Arab Saudi memang kerap memberangkatkan puluhan masyarakat Indonesia untuk menunaikan haji atau umrah. Namun, tidak ada informasi yang menyebutkan masyarakat harus mendaftar melalui tautan tertentu.

Advertisement

TurnBackHoax menelusuri tautan yang dibagikan akun Facebook “Program haji gratis 2025” dan menemukan bahwa tautan tersebut hanya berisi formulir untuk mengisi nama, nomor telepon, serta kode OTP dari Telegram.

Kesimpulan

Unggahan berisi tautan “pendaftaran haji gratis dari Kerajaan Arab Saudi” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...