Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Tekankan Peran Negara dalam Layanan Pertolongan Pertama bagi Korban Kejahatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan layanan pertolongan pertama bagi saksi dan korban kejahatan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa tidak seharusnya ada perdebatan mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan korban yang membutuhkan pertolongan darurat.

“Apa yang menjadi perhatian LPSK adalah memastikan korban kejahatan mendapatkan pertolongan medis tanpa kebingungan mengenai biaya. Jangan sampai ada korban perampokan yang terluka dan bingung siapa yang menanggung biaya pengobatan,” ujar Sugiat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII, Selasa (18/3/2025).

Sugiat juga mencatat bahwa tidak semua kasus kejahatan masuk dalam ranah perlindungan LPSK, yang saat ini hanya terpusat di Jakarta, sehingga menyulitkan akses di daerah-daerah.

“Revisi Undang-Undang LPSK perlu memperkuat keberadaan LPSK di seluruh Indonesia, agar semua korban bisa mendapat perlindungan yang maksimal,” jelasnya.

Dalam revisi undang-undang tersebut, Sugiat mengusulkan agar saksi dan korban kejahatan bisa menerima layanan kesehatan darurat hanya dengan surat laporan dari aparat kepolisian.

Advertisement

“Kami ingin memastikan seluruh saksi dan korban bisa mendapatkan pertolongan pertama dari negara dengan bermodal surat laporan dari Polsek atau Polres tanpa pertanyaan lebih lanjut,” tegasnya.

Sugiat juga menyebutkan keterbatasan dana LPSK yang berdampak pada perlindungan korban yang belum optimal. Ia menilai keterlibatan BPJS Kesehatan dapat menimbulkan perdebatan terkait undang-undang yang berlaku.

“Dana LPSK terbatas, dan jika melibatkan BPJS, pasti akan ada perdebatan soal undang-undang. Ini yang akan diperkuat dalam revisi undang-undang,” ucapnya.

Ia menambahkan, semangat pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pelayanan terbaik bagi rakyat, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan atau bencana.

“Masalah anggaran seharusnya tidak menjadi hambatan, karena negara harus hadir untuk memberikan pertolongan pertama tanpa keraguan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...