Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Tekankan Peran Negara dalam Layanan Pertolongan Pertama bagi Korban Kejahatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan layanan pertolongan pertama bagi saksi dan korban kejahatan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa tidak seharusnya ada perdebatan mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan korban yang membutuhkan pertolongan darurat.

“Apa yang menjadi perhatian LPSK adalah memastikan korban kejahatan mendapatkan pertolongan medis tanpa kebingungan mengenai biaya. Jangan sampai ada korban perampokan yang terluka dan bingung siapa yang menanggung biaya pengobatan,” ujar Sugiat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII, Selasa (18/3/2025).

Sugiat juga mencatat bahwa tidak semua kasus kejahatan masuk dalam ranah perlindungan LPSK, yang saat ini hanya terpusat di Jakarta, sehingga menyulitkan akses di daerah-daerah.

“Revisi Undang-Undang LPSK perlu memperkuat keberadaan LPSK di seluruh Indonesia, agar semua korban bisa mendapat perlindungan yang maksimal,” jelasnya.

Dalam revisi undang-undang tersebut, Sugiat mengusulkan agar saksi dan korban kejahatan bisa menerima layanan kesehatan darurat hanya dengan surat laporan dari aparat kepolisian.

Advertisement

“Kami ingin memastikan seluruh saksi dan korban bisa mendapatkan pertolongan pertama dari negara dengan bermodal surat laporan dari Polsek atau Polres tanpa pertanyaan lebih lanjut,” tegasnya.

Sugiat juga menyebutkan keterbatasan dana LPSK yang berdampak pada perlindungan korban yang belum optimal. Ia menilai keterlibatan BPJS Kesehatan dapat menimbulkan perdebatan terkait undang-undang yang berlaku.

“Dana LPSK terbatas, dan jika melibatkan BPJS, pasti akan ada perdebatan soal undang-undang. Ini yang akan diperkuat dalam revisi undang-undang,” ucapnya.

Ia menambahkan, semangat pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pelayanan terbaik bagi rakyat, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan atau bencana.

“Masalah anggaran seharusnya tidak menjadi hambatan, karena negara harus hadir untuk memberikan pertolongan pertama tanpa keraguan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas
Politik8 jam ago

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas

Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...

Tokoh8 jam ago

Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan

Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...

BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Politik8 jam ago

BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja

Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Politik8 jam ago

Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Politik8 jam ago

Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Politik8 jam ago

Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Politik8 jam ago

Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Politik8 jam ago

Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Politik8 jam ago

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Politik8 jam ago

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...