Husein Fadlulloh: Diplomasi Bilateral Kunci Atasi Krisis Rohingya

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya diplomasi bilateral dalam mengatasi diskriminasi dan penderitaan yang dialami komunitas Muslim Rohingya. Ia menilai pendekatan multilateral saja belum cukup untuk mendorong perubahan nyata terhadap perlakuan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

“Ada usulan menarik bahwa seluruh negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Myanmar harus aktif menjalankan diplomasi langsung. Tidak cukup hanya lewat organisasi internasional, tetapi juga melalui jalur bilateral,” ujar Husein usai menghadiri 4th Meeting of the Committee of Muslim Communities and Minorities di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Lebih lanjut, Husein mengungkapkan bahwa BKSAP tengah merancang agenda kunjungan ke Myanmar sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas Rohingya. Menurutnya, kehadiran langsung akan memberikan dampak psikologis yang lebih kuat ketimbang bantuan logistik semata.

“Kami sedang merencanakan kunjungan langsung ke Myanmar. Dengan melihat kondisi mereka secara nyata dan menyampaikan dukungan secara langsung, kami harap mereka merasa lebih kuat dan tidak sendirian,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh inisiatif harus tetap menghormati prinsip kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa tujuan diplomasi ini adalah mendorong dialog damai, bukan mencampuri urusan internal Myanmar.

“Solusi permanen tetap berada di tangan negara bersangkutan. Kita tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri mereka. Tapi kita bisa mendorong terjadinya komunikasi dan dialog yang konstruktif untuk mencari jalan keluar,” tegasnya.

Husein berharap, pendekatan bilateral yang dibarengi dengan dukungan kolektif dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat mempercepat tercapainya solusi damai dan bermartabat atas krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.