Connect with us

Politik

Di Forum Parlemen OKI, Rahayu Saraswati Angkat Isu Tarif AS dan Diplomasi Budaya

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti sejumlah isu penting dalam pertemuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Salah satu perhatian utamanya adalah dampak tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap industri nasional.

“Kami sangat prihatin terhadap kondisi industri dalam negeri, terutama akibat tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir kami membahas berbagai alternatif kebijakan untuk melindungi sektor industri yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Saraswati di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menegaskan bahwa Indonesia tengah mendorong kebijakan yang responsif dan inklusif guna menghadapi tantangan global. Salah satu pendekatan yang menjadi fokus adalah penguatan pertukaran budaya antar negara anggota PUIC untuk meningkatkan pemahaman dan solidaritas lintas bangsa.

“Pertukaran budaya sangat penting untuk menciptakan saling pengertian yang lebih mendalam antar masyarakat. Kesetaraan dan inklusivitas dalam memandang sesama adalah kuncinya,” tambahnya.

Saraswati juga menyoroti posisi strategis Indonesia dalam forum negara-negara Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara konstitusional, ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin kerja sama antarnegara anggota PUIC.

Advertisement

“Indonesia jelas merupakan salah satu negara paling berpengaruh dalam forum ini. Meski kita adalah republik, bukan negara Islam, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari pihak yang mendorong terbentuknya aliansi baru yang membawa manfaat nyata bagi seluruh anggota PUIC,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai konflik antara Pakistan dan India, Saraswati menegaskan bahwa forum ini tidak secara khusus membahas satu konflik regional, melainkan lebih menitikberatkan pada pendekatan kolektif terhadap berbagai tantangan global.

“Forum ini memang membahas berbagai konflik, namun tidak terbatas pada satu kawasan saja. Kami selalu berupaya mengangkat agenda-agenda yang berdampak luas dengan semangat perdamaian dan kerja sama, bukan memperkuat perpecahan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...