Muzani: Menteri Jangan Bebani Presiden, Selesaikan Masalah di Level Kementerian

Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengingatkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak membuat keputusan yang justru membebani Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, para menteri seharusnya menyusun kajian yang matang dan komprehensif sebelum mengambil kebijakan, agar tidak menimbulkan polemik yang berujung pada campur tangan langsung dari Presiden.

“Sebagai pembantu presiden, para menteri sebaiknya memberikan kajian yang mendalam dan menyeluruh, agar tidak menjadi beban tambahan bagi Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menyoroti beberapa persoalan yang belakangan harus ditangani langsung oleh Presiden Prabowo, seperti konflik pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Muzani, masalah-masalah tersebut seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian tanpa perlu melibatkan Presiden secara langsung.

“Padahal, persoalan seperti itu mestinya bisa diselesaikan oleh kementerian terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muzani menekankan pentingnya manajemen isu yang baik di lingkup kementerian agar Presiden dapat lebih fokus pada persoalan-persoalan strategis dan berskala nasional.

“Presiden seharusnya diberi ruang untuk fokus menangani isu-isu besar yang menyangkut kepentingan rakyat secara luas, bukan disibukkan dengan urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh bawahannya,” pungkasnya.