Politik
Putih Sari Apresiasi Pengelolaan BSU, Soroti Tantangan Pendataan Tenaga Kerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengapresiasi pengelolaan anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Apresiasi ini disampaikan menyusul keberhasilan Kemnaker meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Dari hasil audit BPK, secara akuntansi Kemnaker memperoleh predikat WTP. Sejauh ini, berdasarkan pengawasan Komisi IX DPR RI, pelaksanaannya sudah sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Putih Sari di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan BSU, khususnya terkait akurasi pendataan tenaga kerja penerima manfaat.
“Dari hasil kunjungan kerja dan laporan Dinas Tenaga Kerja di daerah, persoalan utama yang kerap muncul adalah pendataan tenaga kerja yang belum sepenuhnya akurat. Banyak pekerja yang belum terdaftar di Dinas maupun BPJS Ketenagakerjaan sehingga belum menerima hak mereka,” jelasnya.
Sebagai penutup, Legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan agar lebih tertib dan menyeluruh demi menjamin program subsidi tepat sasaran.
