Novita Desak Respons Cepat Hadapi Ancaman Tsunami di Kawasan Timur Indonesia

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menanggapi peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG akibat gempa bermagnitudo 8,7 di Semenanjung Kamchatka, Rusia. Ia menegaskan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi demi melindungi keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.

“Ini bukan saatnya menunggu. Seluruh instansi terkait, terutama BMKG, Basarnas, dan Ditjen Laut, harus segera mengaktifkan protokol tanggap darurat di wilayah pesisir timur Indonesia,” tegas Novita, Rabu (30/7/2025).

Sebanyak 10 daerah, termasuk Talaud, Halmahera Utara, Manokwari, Sorong, Biak, hingga Jayapura, telah berstatus WASPADA tsunami. BMKG memperkirakan potensi gelombang tsunami < 0,5 meter, namun tetap berisiko memicu arus kuat dan membahayakan warga di sekitar pantai. Masyarakat pun diminta menjauhi area pesisir hingga peringatan dicabut.

Novita mendesak Basarnas dan pemerintah daerah untuk menyiagakan personel, armada evakuasi, serta menyiapkan titik-titik pengungsian sementara. Ia juga mendorong agar informasi peringatan disampaikan secara cepat, masif, dan mudah dipahami.

“Jangan sampai ada wilayah yang terlambat menerima informasi. Koordinasi lintas lembaga harus berlangsung real-time, dan komunikasi ke masyarakat harus singkat, jelas, dan menyasar langsung titik-titik rawan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang kawasan rawan bencana, pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala, serta pemerataan sistem komunikasi darurat, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kerap kesulitan akses saat terjadi bencana.

“Kami di Komisi V DPR RI akan terus mendorong percepatan anggaran penanggulangan bencana, penguatan kapasitas Basarnas, serta pembaruan sistem peringatan dini BMKG agar respons terhadap kejadian serupa bisa lebih efektif,” ucapnya.

Sebagai wakil rakyat dari kawasan pesisir selatan seperti Cilacap dan Banyumas yang juga rawan tsunami, Novita mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh bersifat insidental.

“Bencana tidak menunggu kesiapan kita. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir di tengah rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini,” tutupnya.