Connect with us

Politik

Habiburokhman Tegaskan Hukum Tak Boleh Kaku, Keadilan Harus Mengedepankan Kemanusiaan

Published

on

Bayangkan seorang nenek renta diadili hanya karena mengambil beberapa biji kakao demi bertahan hidup. Itulah yang dialami Nenek Minah. Bukan hanya publik yang terenyuh, sang hakim pun meneteskan air mata saat menjatuhkan vonis. Dalam sistem hukum yang terlalu kaku, rasa kemanusiaan sering kali tak mendapat tempat.

Kisah ini menjadi refleksi mendalam bagi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Menurutnya, revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus dilakukan agar hukum tidak sekadar berpijak pada pasal, tapi juga pada rasa keadilan di masyarakat.

“Kasus Nenek Minah itu menyedihkan. Unsur pelanggaran memang terpenuhi, tapi di mana hati nurani kita? Apa pantas seorang nenek masuk penjara hanya karena mencuri kakao?” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Habiburokhman menjelaskan, dalam draf revisi KUHAP, pendekatan restorative justice mulai dimasukkan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata penghukuman.

“Kalau RUU KUHAP ini berlaku, kasus seperti Nenek Minah bisa diselesaikan cukup di tingkat penyidikan. Kalau korban tidak merasa dirugikan, ya selesai tidak perlu masuk ke meja hijau,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Advertisement

Konsep ini juga relevan untuk berbagai pelanggaran ringan lainnya, seperti perkelahian antar tetangga atau perselisihan sepele yang kini justru memenuhi lembaga pemasyarakatan. Dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, ia mendapati Lapas yang kelebihan kapasitas hingga 400 persen, sebagian besar dihuni pelaku kejahatan minor.

“Bayangkan, 40 persen penghuni Lapas itu adalah pelaku pelanggaran ringan. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan manusiawi, bukankah itu lebih adil dan efisien?” tegasnya.

Dengan semangat reformasi hukum, Habiburokhman dan Komisi III DPR RI mendorong lahirnya KUHAP baru yang lebih adil dan berimbang antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Sebab, hukum sejati bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi jalan menuju keadilan yang bermartabat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...