Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Khawatir Ada Sniper dari Hotel Pullman ke Gedung Sate

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kritik keras terkait kondisi tata ruang dan keamanan di kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat, khususnya di sekitar Gedung Sate. Ia menilai keberadaan bangunan hotel bertingkat tinggi di sekitar kawasan tersebut telah mengganggu aspek keamanan sekaligus melanggar prinsip penataan kawasan bersejarah.

Dalam pernyataannya, Dedi menyoroti potensi ancaman serius dari bangunan tinggi yang posisinya berhadapan langsung dengan Gedung Sate. Ia bahkan menyebut kemungkinan ancaman penembak jitu (sniper) sebagai ilustrasi lemahnya sistem keamanan akibat tata ruang yang tidak ideal.

“Sniper ada di Pullman membidik ke arah gedung sate itu sangat mudah. Sehingga saya lebih memilih tinggal di rumah saja daripada di gedung sate. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini menyalahi tata kota, kalau mau konsisten yang salah dalam tata kota dan melanggar undang-undang yang mengatur tentang kepurbakalaan atau gedung-gedung yang memiliki nilai heretis bahkan nilai keamanan. Justru hotel Pullman yang salah. Ya, tepuk tangan itu salah. Kesalahan terbesar. Kenapa? Di depan gedung sate ada bangunan hotel yang tingginya melebihi gedung sate. Dari sisi keamanan, gedung sate bukan gedung lagi yang aman. Kenapa? Sniper ada di Pullman membidik ke arah gedung sate itu sangat mudah. Sehingga saya lebih memilih tinggal di rumah saja daripada di gedung sate. Tidak aman! Ya sudahlah. Nah, jadi biar nembaknya. Kalau Pak Erwan ditembak dia kebal peluruh dijaga oleh Viking. Nah, jadi sebenarnya jujurlah di kita ini termasuk ini Pak Gedung Pakuan. Gedung pakuan juga salah. Itu di depannya ada hotel yang lebih tinggi dari gedung pakuan. Jadi kita ini kalau ngomong pertanyaannya baheula nu jelas salah di arantep itu problem kita gitu loh. Itu salah Pak. Sok ngomong dengan siapapun salah itu, Pak. Gitu. Dan yang paling menarik Pullman itu dibangun di atas tanah pemda Jawa Barat. Itu itulah anehnya kita,” ujarnya.

Menurut Dedi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gedung Sate tidak lagi memiliki tingkat keamanan yang memadai sebagai pusat pemerintahan. Ia menilai keberadaan bangunan yang lebih tinggi di depannya membuat posisi gedung menjadi rentan secara strategis.

Dedi juga menegaskan bahwa rencana penataan ulang kawasan Gedung Sate bukan sekadar untuk estetika atau penyediaan ruang publik, melainkan juga untuk menjawab persoalan lalu lintas dan potensi kerawanan keamanan di pusat pemerintahan provinsi.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026), ia meluruskan persepsi publik terkait proyek yang selama ini disebut “plaza”. Ia menegaskan tidak ada pembangunan gedung baru, melainkan perluasan halaman Gedung Sate agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut juga akan berdampak pada rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro yang akan diubah menjadi melingkar ke arah utara. Skema ini dirancang agar aktivitas masyarakat, termasuk demonstrasi, tidak lagi mengganggu arus kendaraan seperti yang selama ini kerap terjadi hingga menyebabkan kemacetan.

Dengan konsep baru ini, masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate tanpa menghambat lalu lintas, karena kendaraan akan dialihkan memutar ke arah depan Hotel Pullman Bandung dan tidak lagi melintas langsung di depan gedung pemerintahan tersebut.

Dengan demikian, penataan kawasan Gedung Sate diproyeksikan tidak hanya memperindah dan memperluas ruang publik, tetapi juga memperlancar lalu lintas sekaligus menjawab tantangan keamanan dan penataan kawasan strategis di jantung pemerintahan Jawa Barat.

Penataan Halaman Gedung Sate agar Aktivitas Masyarakat Lebih Lancar