Connect with us

Politik

Nelayan Tertekan, Melati Dorong Pembentukan Panja Benih Lobster

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

Melati menegaskan bahwa pembentukan Panja merupakan bentuk respons serius Komisi IV DPR RI terhadap aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya BBL.

“Peraturan yang tidak memihak masyarakat bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kalau diperlukan Panja lobster, mari kita lakukan bersama sebagai bentuk komitmen menjalankan amanat UUD,” ujar Melati dalam audiensi Komisi IV DPR RI bersama kelompok pembudidaya benih lobster di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa komunikasi dengan nelayan telah menjadi bagian dari kesehariannya, sehingga ia memahami langsung kondisi di lapangan. Berdasarkan kunjungan ke daerah pemilihannya di Bangka Belitung, ia menemukan nelayan kini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya hasil tangkapan ikan.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa nelayan melaut lebih jauh, bahkan melampaui batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Advertisement

“Nelayan sekarang harus melaut lebih dari 12 mil karena ikan semakin sulit didapat. Padahal itu dilarang, tetapi mereka harus bertahan hidup. Jika benur tersedia di daerah pemilihan, saya yakin ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, juga mendorong pembentukan Panja lobster guna memperbaiki tata kelola sektor tersebut.

“Kita perlu Panja untuk mengatur tata kelola yang lebih baik. Dengan begitu, nelayan sejahtera, budidaya berkembang, dan negara juga mendapatkan pemasukan. Ini harapan kita bersama,” tegasnya.

Pembentukan Panja diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam memperbaiki regulasi serta tata kelola benih lobster, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...