Terima APKLI, Wapres Dukung Penguatan PKL dan UMKM

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing usaha mikro, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia (APKLI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (09/06/2026).

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Presiden menekankan pentingnya memperkuat peran UMKM, koperasi, dan pelaku usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, APKLI menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pesatnya perkembangan ritel modern yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil. Selain itu, APKLI menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah di berbagai daerah.

Ketua Harian DPP APKLI Pence Harahap menilai koperasi tersebut berpotensi menjadi mitra strategis bagi pedagang dan pelaku UMKM sehingga dapat menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan.

“Kami ingin berpartisipasi dan berkolaborasi dalam hadirnya Koperasi Merah Putih di seluruh daerah. Harapan kami koperasi ini dapat bersinergi dengan pedagang di sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan APKALI, Pence mengatakan bahwa Wapres menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor usaha mikro, termasuk upaya penataan PKL yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Wapres juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Tadi jawaban Pak Wapres sangat setuju. Beliau berjanji akan memanggil kementerian terkait, seperti Kementerian Desa, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM. Beliau juga akan mencoba menyambungkan kami dengan asosiasi bupati dan wali kota agar dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai berbagai solusi ke depan,” tutur Pence.

Pada kesempatan yang sama, APKLI juga memaparkan sejumlah gagasan penataan pedagang kaki lima yang dapat diadopsi pemerintah daerah, antara lain melalui pengaturan kawasan usaha berdasarkan zonasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi tersebut, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. Sementara itu, delegasi APKLI dipimpin oleh Ketua Harian DPP Pence Harahap, Sekretaris Jenderal Hoiza, Pembina Hamsir, Ketua Pengawas Irfan, Dewan Penasehat Panda, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Carles, Wakil Ketua Umum Bidang Antar Lembaga Kamuzzaman, Wakil Bendahara Umum Eva Mesalinda, Dewani, serta Wakil Sekretaris Umum Tulus.

Jakarta, 9 Juni 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden