Kemhan dan Komisi I DPR RI Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan APBN Pertahanan Tahun 2025

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Jakarta, Rabu (15/7/2026), dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan dan TNI dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan pertahanan negara. Pelaksanaan berbagai program prioritas tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional secara berkelanjutan serta menjaga kesiapan operasional pertahanan di tengah dinamika lingkungan strategis.

Wamenhan juga menjelaskan bahwa realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan pengelolaan anggaran yang efektif serta bertanggung jawab. Berbagai kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan sepanjang tahun berjalan tetap mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengurangi pencapaian sasaran strategis pembangunan pertahanan.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Komisi I DPR RI juga menerima penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2025 serta akan meneruskan hasil pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan kemampuan pertahanan nasional.

Turut hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta Pejabat Eselon I Kemhan dan TNI. (Biro Infohan Setjen Kemhan)