Prabowo Prabowo: Seluruh Kebijakan Pemerintah Harus Ubah Kekayaan Indonesia Jadi Kekuatan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ucap Presiden.

Pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang. Di sektor industri, pemerintah turut mendorong pasar produk nasional melalui subsidi kendaraan listrik.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.

Presiden mengingatkan seluruh program pembangunan harus memberikan manfaat nyata dan dijalankan secara disiplin. Ia menegaskan tidak boleh ada proyek yang besar dari sisi anggaran, tetapi minim manfaat bagi masyarakat.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya mencegah korupsi, penipuan, mark up, dan penggelembungan anggaran dalam setiap tingkatan pemerintahan. Menurutnya, belanja negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, kehilangan pekerjaan, hingga keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

“Pemerintah di semua tingkatan … kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Presiden.