Politik
Presiden Prabowo Dorong Tiga Agenda Strategis untuk Perkuat Fondasi Ekonomi dan Transformasi Indonesia
Published
2 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang melalui tiga agenda strategis, yakni pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), dan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Ketiga agenda tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Presiden menyampaikan lokasi sementara PFII telah ditentukan di Jakarta, dengan peluang pengembangan di Bali dan wilayah lain yang berpotensi menarik investasi global. PFII akan diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Presiden.
Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, pemerintah juga memperkenalkan DDMF sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN. Salah satu proyek yang direncanakan adalah produksi massal mobil nasional pada akhir 2028.
Sementara itu, pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa akan dipercepat sebagai perlindungan bagi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut. Proyek tersebut juga diarahkan menjadi infrastruktur air bersih dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa,” ujar Presiden.
Pembangunan Giant Sea Wall direncanakan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur, dengan estimasi pengerjaan 15–20 tahun. Presiden menegaskan proyek tersebut harus segera dimulai karena menyangkut keselamatan puluhan juta masyarakat serta masa depan kawasan industri di Pantura.
“Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” ungkap Kepala Negara.
You may like
Dasco mengimbau Warga Tetap Waspada, DPR Siap Kawal Penanganan Gempa NTT
Fernando Soares Gerak Cepat Turun ke Maumere, Pastikan Warga Terdampak Gempa Mendapat Perhatian
Presiden Prabowo Gerak Cepat Tangani Gempa NTT, Tim Gabungan dan Bantuan Dikirim Sejak Pagi
Prabowo Prabowo: Seluruh Kebijakan Pemerintah Harus Ubah Kekayaan Indonesia Jadi Kekuatan Rakyat
Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta Istimewa Indonesia
Presiden Prabowo Dorong Tiga Agenda Strategis untuk Perkuat Fondasi Ekonomi dan Transformasi Indonesia
Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi, Targetkan 100 GW PLTS
Presiden Prabowo Dorong Bursa Mineral dan Komoditas Strategis untuk Perkuat Posisi Indonesia
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

