Politik
Karhutla Kalimantan-Sumatera, Habiburokhman Dorong Polisi Kejar Aktor Utama
Published
3 jam agoon
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri yang tidak hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga berkomitmen mengejar aktor utama dan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera,” ujar Habiburokhman di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pejuang Politik Partai Gerindra tersebut menegaskan, penegakan hukum terhadap kasus karhutla harus menyentuh akar persoalan. Menurutnya, selama ini pekerja atau masyarakat di lapangan kerap menjadi pihak yang ditindak, sementara korporasi maupun aktor intelektual yang meraup keuntungan dari lahan terbakar justru belum sepenuhnya tersentuh hukum.
“Penegakan hukum karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup keuntungan dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh. Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Habiburokhman juga mengapresiasi langkah pencegahan proaktif yang dilakukan jajaran Polri melalui pembangunan infrastruktur air di sejumlah titik rawan karhutla. Infrastruktur tersebut meliputi 1.296 embung dan 834 sekat kanal.
Menurutnya, pembangunan fasilitas penampungan dan penyekatan air tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bergerak maksimal dalam mencegah dan menangani karhutla secara berkelanjutan.
“Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana karhutla. Pembangunan infrastruktur air tersebut merupakan wujud nyata kerja presisi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung untuk memitigasi bencana asap tahunan,” ucapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI berkomitmen mendukung dan mengawal setiap langkah Polri dalam menangani karhutla, baik melalui penegakan hukum maupun upaya mitigasi.
“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan mengawal setiap langkah Polri, baik dalam penegakan hukum yang tegas terhadap para perusak lingkungan maupun upaya mitigasi berkelanjutan demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian ekosistem kita,” pungkas Habiburokhman.
Rapat di Hambalang, Presiden Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT
Kabacadnas Kemhan Buka Latsarmil Komcad ASN Kementerian/Lembaga Gelombang II TA 2026
Wamenhan Mewakili Menhan RI Terima Dubes LBBP RI untuk RRT dan Mongolia
Menhan Hadiri Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla dan Pemulihan Pascagempa NTT
Mariana Turun Langsung, 1.000 Masker Dibagikan untuk Warga Terdampak Karhutla
Andre Rosiade Minta Bank Mandiri Buka Dasar Pemblokiran Rekening Aliansi Masyarakat Pati
Kemarau Panjang dan Karhutla di Kalbar, Yuliansyah Dorong Antisipasi Krisis Air dan Pasokan
Karhutla Kalimantan-Sumatera, Habiburokhman Dorong Polisi Kejar Aktor Utama
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

