Politik
Rapat di Hambalang, Presiden Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT
Published
2 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Evaluasi tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan, sepanjang Minggu sore hingga malam, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan bersama jajaran TNI menjadi sesi terakhir dalam rangkaian pembahasan tersebut.
“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Seskab.
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing. Penambahan armada udara tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah terdampak.
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan telah tiba untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah juga mengirimkan 200 pompa beserta pipa untuk mendukung pemadaman kebakaran bawah tanah di lahan gambut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga membahas kelanjutan rekonstruksi dan penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah memastikan dukungan yang telah diperintahkan dapat menjangkau wilayah terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat.
Presiden turut menyampaikan apresiasi atas gerak cepat personel TNI dan Polri yang terlibat dalam berbagai operasi di lapangan, baik dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan, penanganan dampak gempa di NTT, maupun berbagai tugas pelayanan masyarakat di wilayah lainnya.
“(Presiden menyampaikan) apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” lanjut Seskab.
Pemerintah terus memastikan penanganan bencana, perlindungan masyarakat, serta proses pemulihan di wilayah terdampak berjalan cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Presiden Prabowo Dorong Inovasi Pemadam Karhutla, Singkong Berpotensi Jadi Bahan “Ubi Bombing”
Dari Riau ke Sumsel, Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan hingga Tuntas
Presiden Prabowo Puji Sinergi Seluruh Pihak Tangani Karhutla Riau
Water Bombing dan Freefall Dikerahkan Tangani Karhutla Riau, Presiden Prabowo: Bantu Rakyat Segera
Presiden Prabowo Instruksikan Tindakan Dini di Setiap Hotspot untuk Cegah Karhutla Meluas
Tiba di Pekanbaru, Presiden Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Riau dan Apresiasi Kinerja Tim di Lapangan
Rapat di Hambalang, Presiden Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT
Kabacadnas Kemhan Buka Latsarmil Komcad ASN Kementerian/Lembaga Gelombang II TA 2026
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

