Politik
Presiden Prabowo Salurkan Bantuan Rp200 Miliar untuk Penanganan Gempa NTT
Published
2 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores.
Delapan kabupaten penerima bantuan tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Saat memimpin rapat penanganan gempa di Posko Penanganan Gempa Bumi Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/08/2026), Presiden menegaskan bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto memastikan bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah.
“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.
Suharyanto menegaskan, bantuan tersebut telah disampaikan kepada para bupati dan hanya diperbolehkan digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana.
“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” katanya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Terima kasih Bapak Presiden sudah memberikan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.
Selain bantuan langsung, Presiden juga menekankan pentingnya setiap daerah memiliki cadangan logistik untuk menghadapi kondisi darurat. Pemerintah pusat akan membantu mendorong penyediaan gudang dan lumbung pangan apabila pemerintah daerah belum memilikinya secara optimal.
“Berarti kita bantu tiap provinsi biar gubernur mempunyai gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati. Seharusnya memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan, tapi kalau mereka mungkin belum berinisiatif, kita lakukan,” ujar Presiden.
Melalui bantuan Rp200 miliar dan penguatan cadangan logistik daerah, pemerintah berupaya memastikan penanganan gempa di NTT berjalan cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana di masa mendatang.
Habiburokhman Minta Rekening Botok Segera Bisa Diakses Kembali
Presiden Prabowo Salurkan Bantuan Rp200 Miliar untuk Penanganan Gempa NTT
Presiden Prabowo Dorong Teknologi Desalinasi untuk Perkuat Ketahanan Air NTT
Presiden Prabowo Tiba di Nagekeo, Pastikan Penanganan Gempa Berjalan Cepat dan Terpadu
Rofiqi Turun Langsung Bantu Padamkan Karhutla di Martapura
Hekal: Komisi XI DPR Aklamasi Setujui Sarjito Pimpin Pengawas BMKS OJK
Habiburokhman: Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat Desember 2026
Antusias Warga Jembrana Sambut Kedatangan Presiden Prabowo Subianto
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

