Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Dorong Teknologi Desalinasi untuk Perkuat Ketahanan Air NTT

Published

on

Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperkuat ketahanan air di wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya melalui pengembangan teknologi desalinasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat penanganan gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/08/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Palue, Kabupaten Sikka, yang memiliki keterbatasan sumber air karena karakteristik wilayahnya sebagai pulau vulkanik.

“Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama kita preservasi, juga kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, Pak,” tutur Dody.

Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk memperbaiki fasilitas penampungan air hujan yang terdampak gempa. Selain itu, pemerintah menjajaki penggunaan teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat di Palue.

Advertisement

“Saya juga sudah telepon Kepala BRIN, Pak. Akan mencoba teknologi Reverse Osmosis, yang air laut itu bisa menjadi air tawar,” ujar Dody.

Menanggapi hal tersebut, Presiden meminta pengembangan teknologi desalinasi yang dapat dibangun di dalam negeri dan segera diterapkan di wilayah yang membutuhkan. Presiden mengarahkan agar pengembangannya melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Pertahanan (Unhan), TNI, serta fakultas-fakultas teknik.

“Saya minta BRIN, mungkin dengan Unhan, TNI, dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri jadi segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, persoalan air tidak hanya perlu ditangani dalam jangka pendek selama masa tanggap darurat, tetapi juga melalui strategi jangka menengah dan panjang.

“Air sangat penting. Jadi selain jangka pendek, kita harus berpikir melakukan upaya-upaya jangka menengah dan jangka panjang,” tegasnya.

Advertisement

Menurut Presiden, perkembangan sains dan teknologi membuat desalinasi semakin memungkinkan untuk diterapkan secara luas, termasuk di tingkat desa. Teknologi tersebut dinilai relevan bagi NTT yang memiliki banyak wilayah kepulauan dan pesisir dengan keterbatasan sumber air tawar.

“Musibah bencana itu memicu kita untuk berpikir lebih kreatif. Dengan ini, kita sadar bahwa untuk daerah sini penghijauan, dan air, kita sekarang sudah ada teknologi sains dan teknologi sudah membuat banyak teknologi jadi makin murah. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau, hanya bangsa yang kaya yang bisa. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa,” ucap Presiden.

Selain air, Presiden mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah yang belum produktif.

“Di sini juga kalau perlu mungkin, ya gunung-gunung yang belum produktif kita bikin PLTS, PLTS, PLTS. Berapa gigawatt PLTS di sini untuk sumber energi untuk proyek-proyek ekonomi yang bisa produktif. Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia,” tuturnya.

Presiden juga melihat potensi besar sektor pertanian, perikanan, dan rumput laut untuk dikembangkan di NTT. Menurutnya, pemulihan pascabencana harus menjadi momentum untuk membangun daerah yang lebih kuat sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

“Perikanan sangat potensial daerah sini. Kalau dari atas pesawat itu, lautnya itu biru dalam, belum tercemar. Nanti perikanan rumput laut kalian kembangkan di sini. Makanya tadi saya tanya pantainya dan sebagainya,” tandas Presiden.

Melalui penguatan ketersediaan air, energi bersih, penghijauan, serta pengembangan sektor pertanian dan kelautan, pemerintah ingin memastikan pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali, tetapi juga membuka peluang bagi NTT untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan pangan dan ekonomi nasional.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...