Putih Sari Tekankan RUU Ketenagakerjaan Tak Hanya Lindungi Pekerja, Tapi Jaga Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memperkuat kepastian perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Putih usai Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Putih mengatakan berbagai masukan dan catatan selama proses harmonisasi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RUU sebelum dilanjutkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

“Kami dari Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan juga segala catatan dari beberapa pokok-pokok pikiran yang tadi sudah dibahas di dalam harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan di Badan Legislasi ini,” ujar Putih.

Menurutnya, penyusunan regulasi baru tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, RUU ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan kepastian atas hak pekerja, tetapi juga mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan.

“Kami ingin menjadikan regulasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini sebagai pijakan hukum untuk bisa membuat bagaimana pelindungan terhadap hak-hak pekerja lebih pasti, tapi juga di satu sisi kami ingin memberikan kepastian di dalam kontribusi untuk perkembangan perekonomian nasional,” katanya.

Putih menjelaskan, sejumlah pengaturan baru menjadi perhatian dalam RUU tersebut. Salah satunya penegasan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang memiliki karakteristik hubungan kerja berbeda dengan pekerja formal.

Selain itu, perkembangan industri digital turut diakomodasi melalui pengaturan mengenai perlindungan pekerja platform digital. Menurut Putih, perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi membutuhkan kerangka regulasi yang mampu memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja.

“Banyak beberapa hal tentunya yang baru di dalam regulasi ini yaitu penegasan terkait dengan pekerja di sektor informal, lalu juga penegasan terkait dengan perkembangan industri digital. Tentu pelindungan terhadap pekerja platform digital ini juga secara generalis kita atur dalam undang-undang ini,” jelasnya.

Srikandi Gerindra itu juga menyoroti aspek pengawasan ketenagakerjaan. Ia mengatakan Komisi IX DPR RI masih menerima banyak aspirasi terkait minimnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Karena itu, RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan agar dapat menjangkau perusahaan secara lebih luas.

“Termasuk juga bagaimana penguatan pengawasan ketenagakerjaan karena memang selama ini kami mendapatkan begitu banyak aspirasi, pengawasan ketenagakerjaan ini di daerah sangat minim,” ungkap Putih.

Ia berharap penguatan kewenangan pengawasan di tingkat pusat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan pekerja diterapkan secara lebih merata di seluruh Indonesia.

“Sehingga kita ingin ini bisa sentralisasi di pusat, harapannya agar bisa lebih dikuatkan penguasaannya, bisa mencakup seluruh perusahaan yang ada di Indonesia,” pungkasnya.