Politik
Annisa Mahesa Dorong BI Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Jaga Inflasi
Published
23 jam agoon
Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa M.A. Mahesa, mendorong penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
Hal tersebut disampaikan Annisa saat mendalami visi dan strategi Calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Annisa menyoroti pentingnya penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen ±1 persen sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kami ingin mengetahui pandangan Ibu mengenai bagaimana Ibu akan memperkuat efektivitas TPID dan sinergi pusat-daerah agar sasaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen tercapai sekaligus daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Annisa.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten II, Annisa juga menyoroti kondisi Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang merupakan kawasan industri, tetapi bukan sentra produksi pangan. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain dinilai dapat membuat kedua wilayah rentan terhadap fluktuasi harga.
Karena itu, ia meminta penjelasan mengenai langkah konkret untuk memperkuat kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, termasuk instrumen kebijakan yang dapat dioptimalkan.
“Langkah penguatan kerja sama antardaerah dan pengendalian harga seperti apa yang akan Ibu dorong, melalui instrumen seperti apa dan kebijakan apa yang akan Ibu dorong?” tanyanya.
Srikandi Gerindra itu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengendalian inflasi harus tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi daerah, sementara kebijakan pertumbuhan perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan inflasi yang membebani masyarakat.
“Bagaimana Ibu bisa menyelaraskan inklusivitas tersebut agar pengendalian harga tidak mengorbankan geliat ekonomi daerah dan sebaliknya pertumbuhan tidak memicu tekanan inflasi yang akan merugikan masyarakat?” pungkas Annisa.
Menanggapi hal tersebut, Aida S. Budiman menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi kebijakan BI dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamenhan Hadiri Raker dengan Komisi I DPR, Persetujuan Lelang Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364
Menuju Jombang, Presiden Prabowo Hadiri dan Buka Muktamar ke-35 NU
Sufmi Dasco Tegaskan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Ketok Palu 15 Desember 2026
76 Ruas Tol Disorot, Danang Wicaksana Minta KNKT Petakan Titik Rawan
Wamenhan Pastikan Kesiapan Fase 2 P3MD, Fokus Penguatan Leadership dan Manajerial
Sekjen Kemhan RI Hadiri Pertemuan ASEAN ADSOM-Plus, Dorong Kerja Sama Pertahanan
TIDAR Tangsel Hadir, Akses Cek Kesehatan Gratis Makin Dekat dengan Warga
Audiensi dengan AMPB, Dasco Pastikan Persoalan Keamanan Segera Ditindaklanjuti
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

