Connect with us

Pemerintahan

Tinjau Huntara di Tapsel, Wapres Minta Maaf kepada Warga dan Pastikan Pembangunan Huntap Dimulai Bulan Ini

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Hunian Sementara (Huntara) Desa Napa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (04/09/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wapres mendengarkan langsung keluhan warga terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumut pada akhir November 2025, khususnya warga yang hingga kini masih menempati huntara dan menunggu adanya hunian tetap (huntap). Wapres pun menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pembangunan huntap bagi warga akan dimulai bulan ini.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan pascabencana di Sumut berjalan optimal dan berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat selama masa transisi dapat segera ditangani. Wapres menilai kebutuhan hunian bagi warga terdampak perlu segera dituntaskan, terutama bagi mereka yang masih menempati huntara.

“Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan [huntap] sehingga semua bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” ujarnya.

Menurut Wapres, pemenuhan kebutuhan hunian tidak hanya menyangkut pembangunan rumah, tetapi juga memastikan warga memperoleh tempat tinggal yang aman dan fasilitas dasar yang dapat berfungsi dengan baik. Kepastian hunian menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari secara lebih layak.

Salah seorang penghuni Huntara Desa Napa, Eti, mengaku bersyukur telah mendapatkan tempat tinggal sementara setelah sebelumnya harus mengontrak rumah. Namun, kondisi di huntara membuat aktivitas dan mata pencaharian keluarganya belum dapat kembali seperti sebelum bencana. Sebelum banjir, Eti bekerja sebagai buruh sawah, sementara suaminya bekerja sebagai sopir angkutan umum.

Advertisement

“Lebih enak di kampung, Bu. Kalau waktu di kampung siap mandi, siap nyuci semua, pergi ke ladang, ke sawah. Jadi, sekarang nggak ada apa-apa lagi [pekerjaan],” ungkap Eti.

Meski demikian, Eti menyampaikan rasa syukurnya karena pemerintah telah menyediakan hunian sementara bagi keluarganya. Ia berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar warga tidak perlu terlalu lama tinggal di huntara dan dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan kondisi yang lebih layak.

“Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah, udah [dibangunkan] huntara kami. Jadi harapanku, huntap cepat dibangun,” ujar Eti.

Wapres menegaskan, kondisi yang disampaikan warga menjadi perhatian pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian harus berjalan seiring dengan upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Rumah bukan hanya soal bangunan. Kita harus memastikan warga tinggal dengan aman, fasilitas dasarnya berfungsi, memiliki kepastian tempat tinggal, dan bisa kembali menjalankan kehidupan dengan baik,” tegas Wapres.

Advertisement

Dalam rangkaian kegiatan kali ini, Wapres telah meninjau tiga lokasi hunian bagi warga terdampak bencana di Sumut, yakni Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, serta Huntap Desa Hapesong Baru dan Huntara Desa Napa di Kabupaten Tapanuli Selatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian sekaligus memastikan kebutuhan warga menjadi perhatian dalam proses pemulihan.

Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa setiap keluhan dan kendala yang ditemukan di lapangan perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut penting agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” kata Wapres.

Pembangunan huntap bagi warga yang masih menunggu akan mulai dilaksanakan bulan ini. Wapres meminta proses tersebut dikawal bersama agar pembangunan dapat segera berjalan dan warga memperoleh hunian yang lebih layak, aman, serta memberikan kepastian bagi kehidupan mereka ke depan. Kunjungan Wapres ke Tapanuli Selatan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawal pemulihan pascabencana di Sumut hingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik.

Tapanuli Selatan, 4 September 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...