Proyek Dinas PU Diawasi Ketat

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Legislator DPRD Kota Makassar mulai melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar. Pengawasan ini dilakukan mengingat target perampungan sampai tahun anggaran 2018.

Berdasarkan draft APBD 2018, pembangunan kantor-kantor pemerintahan serta rehabilitasi gedung yang tidak terlepas dari pengawasan anggota DPRD Kota Makassar adalah di kantor Lurah Laikang Kecamatan, serta kantor Kecamatan Biringkanayya yang dibangun. Adapun kantor direhabilitasi yakni workshop bengkel metro, dan gedung UPTD Lampu.

Untuk anggaran yang disiapkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar untuk pembangunan gedung kantor Lurah Laikang sebesar Rp1,1 miliar dan rehablitasi dua gedung lainnya sebesar Rp400 juta.

Kata Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rahman Pina mengatakan, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung memang perlu dilakukan termasuk memberikan wanti-wantu ke Dinas PU Makassat agar dapat tepat waktu atau tidak memperlambat proses pengerjaan.

“Kami melihat cukup banyak pembangunan maupun rehabilitasi gedung di Dinas PU Makassar yang tidak sesuai batas waktu yang ditentukan. Inilah membuat anggaran terbuang begitu saja. Dan kami akan selalu pantau,” kata Rahman Pina, Kamis (20/9).

Tidak ditutupi, Dinas PU Kota Makassar disebut memang telah mengusulkan pembangunan sejumlah kantor-kantor pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya hanya baru satu bangunan yang berhasil dislesaikan yaitu Kantor Lurah Laikang dan Kecamatan Biringkanayya dengan alokasi anggaran sebesar Rp400 juta untuk dua gedung

“Sebenarnya ada empat lebih pembangunan gedung lurah yang diusulkan karena masih ada kantor lurah yang tidak memiliki kantor. Jadi makanya usulannya besar karena sudah termaksud pembebesan lahan dan pembangunan gedung dua lantai. Tapi baru satu saya lihat di tender ini, yaitu lurah laikang, semoga itu cepat dibangun,” ucapnya. (arf/bkm/fajar)

rn
source