PB HMI Larang Kader Ikut Politik Praktis

Jakarta: Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan mengkampanyekan #2019HMIKawalDemokrasi. Ini untuk mengingatkan kader agar tidak terlibat politik praktis.

Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad menegaskan seluruh cabang-cabang HMI di Indonesia diharuskan menjaga kesakralan organisasi dan tidak terjebak pada politik praktis. Apalagi ikut menjadi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. 

“HMI adalah organisasi perkaderan, bukan mengurusi politik. Sehingga, tidak ada alasan bagi semua kader ikut terlibat dalam relawan pemenangan dukung mendukung urusan pilpres,” kata Saddam melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 2 September 2018.

Saddam memperingatkan seluruh kader aktif tidak melibatkan diri dalam pusaran politik kepentingan. Program HMI untuk menyikapi pemilu, lanjut Saddam sangat jelas yaitu membentuk relawan pemantau pemilu demi terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan transparan. 

Maka itu, ia akan memberi sanksi terhadap kadernya jika terlibat politik praktis. Menurut Saddam, tidak etis secara keorganisasian apabila ada kader yang mempunyai nuansa tendensius politik kepentingan atau politik golongan tertentu.

“Jelas menciderai organisasi HMI dan bagi kader yang masuk dalam kategori itu bisa berpeluang dikenakan sanksi karena secara moral menabrak independensi HMI,” tandas dia.

Dalam mengawal demokrasi, Saddam mengaku PB HMI terakreditasi oleh Bawaslu RI sebagai pemantau pemilihan umum (Pemilu). Organisasinya telah mengantongi sertifikat dengan nomor 009/BAWASLU/VIII/2018. 

“Kepentingan HMI bagaimana pemilu berjalan aman, jujur dan adil. Makanya kami mengkampanyekan #2019HMIKawalDemokrasi. Itu hashtag politik kebangsaan kami. Tidak ada tagar lain yang dikonsepsikan HMI. Yang kami kedepankan adalah kaderisasi,” imbuhya.

(DRI)