Connect with us

Politik

Ajeng Wirawati Dorong Pendidikan Tinggi Inklusif dan Perluasan Beasiswa di Surabaya

Published

on

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wirawati, menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, terutama terkait pembiayaan pendidikan tinggi dan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia menyebut kebijakan UKT dari pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon mahasiswa.

“Perguruan tinggi seharusnya mempertimbangkan kondisi keuangan mahasiswa. Dari sisi Pemkot, kami sudah menjalankan program Beasiswa Tangguh dari APBD, serta dukungan lain seperti KIP dari Kemendikbud,” ujar Ajeng, Selasa (27/5/2025).

Namun demikian, ia mengakui bantuan tersebut belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.

“Kuota Beasiswa Tangguh saat ini baru 3.500 penerima. Kami harap jumlah ini bisa ditambah agar lebih banyak warga Surabaya mendapatkan akses pendidikan tinggi,” tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga mengusulkan adanya kuota beasiswa khusus bagi pemuda pelestari budaya daerah, seperti penari remo, yang dinilai layak mendapat dukungan setara dengan penghafal Al-Qur’an yang selama ini sudah memiliki jalur beasiswa tersendiri.

Advertisement

“Anak-anak muda yang mencintai budaya lokal perlu dimotivasi. Kami usulkan beasiswa khusus bagi mereka, selama lolos seleksi masuk perguruan tinggi mitra Pemkot Surabaya,” jelasnya.

Ajeng menegaskan bahwa beasiswa ini ditujukan untuk pemuda ber-KTP Surabaya, belum menikah, aktif kuliah, dan lolos seleksi akademik. Bentuk bantuannya meliputi pembayaran UKT, uang saku bulanan, hingga tunjangan pendidikan lainnya.

Ia menyambut baik penyaluran beasiswa untuk 500 penerima oleh Pemkot, namun menilai jumlah tersebut belum cukup mengingat tingginya biaya kuliah.

“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi dengan kuota terbatas, belum semua bisa terbantu. Karena itu, kami mendorong perluasan kuota serta kategori penerima, termasuk pelestari budaya dan hafiz Al-Qur’an, tak hanya warga kurang mampu,” tegasnya.

Ajeng menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kualitas akademik penerima.

Advertisement

“Penerima beasiswa harus memenuhi syarat akademik, seperti IPK minimal 3,0, agar program ini benar-benar mencetak generasi unggul dan berdaya saing,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...