Alasan Nasdem Ngotot Pertahankan Kursi Jaksa Agung

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Parpol-parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin masih sibuk mengutak-atik kursi kabinet. Partai Nasdem, misalnya. Partai pimpinan Surya Paloh itu berupaya mengamankan kursi-kursi strategis. Salah satu yang ingin mereka pertahankan adalah kursi jaksa agung (Jakgung).

Saat ini jabatan tersebut memang dipegang kader Nasdem, M Prasetyo. Posisi mantan anggota DPR dari Nasdem itu tak goyah meski menjabat Jakgung sejak 2014. Anggota Dewan Pakar Nasdem, Taufiqulhadi menyatakan, permintaan untuk mempertahankan kursi Jakgung cukup beralasan. Sebab, selama menjabat, Prasetyo cukup berprestasi.

Selama ini, tambah dia, tidak muncul persoalan yang berarti dengan internal Komisi III DPR sebagai mitra kerja Kejagung. “Saya kira beliau (Prasetyo, Red) masih layak,” katanya.

Dia juga berharap beberapa pos kementerian yang kini ditempati kader Nasdem tetap dipertahankan. Sebagaimana diketahui, selain jaksa agung, Nasdem mengisi dua pos menteri. Yaitu, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengakui pengisian calon menteri sedang berjalan. Figur yang terseleksi, kata dia, harus klop dengan visi-misi Jokowi-Ma’ruf. Gagasan kebangsaannya harus teruji di tengah kontestasi persaingan global. “Penempatan setiap menteri harus cocok dengan kompetensinya,” kata Johnny G. Plate di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia memastikan susunan struktur kabinet sedang disiapkan tim khusus. Dia meminta semua pihak bersabar. “Presidenlah nanti yang pada akhirnya memutuskan,” ujarnya.

Dia berharap barisan koalisi menghindari kesan bagi-bagi jabatan. Para pendukung diminta tidak membuat manuver yang bisa membingungkan internal koalisi.

Terkait rumor maraknya calon menteri berusia muda dalam komposisi kabinet, Johnny meminta publik tidak salah paham. Bahwa bukan hanya muda karena usia, tetapi yang diutamakan tetap kompetensi. “Kalau boleh Nasdem membuat sikap, tetap patokan utama adalah kompetensi dan profesionalitas,” ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR itu juga mengklarifikasi pernyataan koleganya yang menyebut Nasdem menginginkan 11 kursi menteri. Dia menyebut itu bukan resmi permintaan Nasdem. Namun, lebih pada pernyataan yang bersifat candaan saat berbincang dengan sejumlah wartawan beberapa hari lalu.

Lalu, berapa slot menteri yang diinginkan Nasdem? Politikus dari daerah pemilihan (dapil) NTT itu enggan memberikan jawaban. Termasuk pos menteri apa saja. “Karena ini soal bangsa. Bukan organisasi pemuda atau organisasi mahasiswa. Setelah menang langsung bagi-bagi posisi. Bukan begitu caranya,” imbuhnya panjang lebar.

Di sisi lain, gerbong koalisi Jokowi-Ma’ruf, tampaknya, bakal semakin panjang. Itu seiring dengan menguatnya wacana bergabungnya PAN dalam barisan tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

“Memang sejumlah DPW menginginkan bergabung di koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” ucap Viva. Dia mengklaim sudah ada sedikitnya 30 dari 34 DPW yang ingin bergabung dalam gerbong pendukung Jokowi-Ma’ruf. Namun, semua masih sebatas dukungan informal.

Dukungan informal itu, lanjut Viva, pernah disampaikan DPW-DPW dalam pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Minggu lalu (30/6) di kompleks Perumahan Widya Chandra. Pertemuan tersebut juga membicarakan evaluasi partai pasca-Pemilu 2019. Namun, dia menambahkan, sikap resmi PAN akan diputuskan dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar akhir Juli nanti. “Jadi, konteksnya masih sebatas aspirasi dari DPW,” ungkap legislator dari dapil Jatim X (Gresik-Lamongan) itu.

Pada bagian lain, parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tidak lolos parlemen pun mengincar posisi strategis dalam pemerintahan lima tahun mendatang. PBB, salah satunya. Sekjen PBB Afriansyah Noor menyatakan, pengisian kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. ”Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi,” terangnya kemarin.

Namun, sambung dia, jika PBB diajak bergabung dalam kabinet, pihaknya sangat siap. Banyak kader PBB yang mampu menjadi pembantu presiden, terutama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Menurut dia, Yusril mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan. Dia juga paham persoalan hukum dan tata negara. ”Pak Yusril pas jadi Menkum HAM,” ujarnya. Yang jelas, partainya tidak mengajukan nama ke Presiden Jokowi. Tapi, jika diminta, nama kader PBB siap diserahkan kepada presiden terpilih.

PKPI juga mempunyai sikap sama. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menegaskan, partainya mendukung Jokowi secara penuh dalam pilpres. Dukungan itu diberikan tanpa syarat. Tapi, lanjut dia, jika mendapat kepercayaan menjadi pembantu presiden, tentu pihaknya sangat bersyukur. ”Kami juga sangat siap membantu presiden dalam kabinet,” ucapnya. Banyak kader PKPI yang siap masuk kabinet. Tentu partainya akan mengajukan kader terbaik.

Jokowi Terpilih Lagi, Ini Harapan Wakil Ketum Kadin KTI

Jokowi Tinjau Pelabuhan Manado dan Tol Manado-Bitung

Golkar Takut Parpol Pendukung Prabowo Jadi Duri Dalam Daging

Verry menyebut, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono merupakan kader terbaik yang siap membantu presiden. Diaz kaya pengalaman. Selain politikus, dia pernah menjadi komisaris di salah satu BUMN. Dia juga menjadi staf khusus presiden. Dari segi pendidikan, anak A.M. Hendropriyono itu juga tidak perlu diragukan lagi. ”Mas Diaz meraih tiga gelar master dari Amerika. Jadi, beliau kader terbaik yang kami ajukan,” ucapnya.

Partai Perindo juga siap jika diminta Jokowi masuk kabinet. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengungkapkan, pada prinsipnya, Perindo tidak menyodorkan nama. Sebab, pengisian menteri merupakan hak penuh presiden. Namun, jika diminta, partainya akan menyiapkan kader terbaik. Yang jelas, kata dia, Partai Perindo akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi secara maksimal, baik diminta maupun tidak. Hal itu sudah menjadi komitmen partainya sejak Perindo mendeklarasikan diri bergabung dalam koalisi Jokowi- Ma’ruf.

Sementara itu, PSI menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, Jokowi tahu siapa yang terbaik. Menurut dia, partainya mengembangkan politik tahu diri. Sebab, PSI tidak mempunyai kekuatan politik di DPR untuk mem-back up pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, partainya tidak berada pada posisi mengusulkan kader jadi menteri. Tapi, jika diminta, tentu PSI sangat tersanjung. ”Tapi, ada baiknya di politik kita lebih realistis dan tidak banyak mengkhayal,” tuturnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn