Connect with us

Politik

Andre Rosiade: Penyelenggaraan Haji Adalah Tugas Nasional, Garuda Indonesia Punya Peran Vital

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar urusan keagamaan, melainkan tugas nasional yang kompleks dan multidimensi. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran strategis Garuda Indonesia dalam menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan jamaah haji asal Indonesia.

“Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Penyelenggaraan haji mencakup aspek logistik, transportasi, pelayanan, dan koordinasi lintas lembaga. Garuda Indonesia memegang peranan vital dalam rantai besar ini,” ujar Andre saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Wamildan Tsani, beserta jajaran Subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Rapat tersebut digelar untuk mendalami kesiapan Garuda Indonesia dalam menghadapi musim haji 2025, serta mengevaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Komisi VI ingin memastikan kesiapan armada, kelayakan teknis pesawat, kesiapan kru, serta jadwal keberangkatan dan pemulangan jamaah.

Andre juga menyoroti pentingnya pelayanan khusus bagi jamaah rentan, seperti lansia. Menurutnya, aspek kenyamanan dan kesehatan selama penerbangan harus menjadi perhatian utama.

“Ini bukan sekadar penerbangan dari titik A ke B. Banyak keluhan yang kami terima, mulai dari keterlambatan jadwal hingga minimnya kenyamanan dalam kabin. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Advertisement

Komisi VI DPR RI turut membahas berbagai tantangan yang dihadapi Garuda Indonesia, baik internal seperti keterbatasan armada dan kondisi keuangan perusahaan maupun eksternal, termasuk regulasi internasional, kebijakan Pemerintah Arab Saudi, harga avtur, dan fluktuasi nilai tukar.

“Pemahaman yang utuh atas tantangan ini sangat penting. Komisi VI akan mendorong sinergi antara Garuda Indonesia, kementerian terkait, dan lembaga lainnya agar proses haji berjalan efisien, aman, dan bermartabat,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...