Connect with us

Politik

Azis Subekti Soroti Percepatan Pembangunan dan SDM di Papua Pegunungan

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Pegunungan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Wamena, Jumat (16/5/2025).

Ia menyebut, pembangunan sempat terhambat karena persoalan lokasi kantor Gubernur, namun kini telah ditemukan solusi alternatif di kawasan Gunung Susu yang dinilai lebih representatif.

“Kami bersama Gubernur, Wamendagri, dan para bupati sudah meninjau langsung lokasi baru yang siap direalisasikan,” ujarnya.

Azis menegaskan, setiap daerah otonomi baru memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak boleh semata-mata fisik, tapi juga menyentuh aspek SDM.

“Pendidikan sangat penting. Pembangunan tidak boleh berhenti pada beton dan gedung saja. SDM Papua harus ditingkatkan agar bisa sejajar dengan daerah lain,” tegas politisi Fraksi Gerindra ini.

Advertisement

Ia juga mencatat aspirasi masyarakat terkait pemekaran kabupaten sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik. Menurutnya, ekspektasi ini wajar mengingat kehadiran provinsi baru seringkali memicu kebutuhan akan struktur pemerintahan yang lebih dekat ke rakyat.

Azis mengapresiasi semangat dan partisipasi tinggi masyarakat Papua dalam program-program pemerintah dan kegiatan politik seperti pemilu.

“Solidaritas masyarakat Papua adalah kekuatan besar. Ini perlu dikonsolidasikan dengan kepemimpinan yang kuat untuk mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengurangan pengangguran sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

“Jika keadilan ditegakkan, pengangguran ditekan, dan pelayanan dasar ditingkatkan, Papua akan menjadi daerah yang maju dan sejahtera seperti provinsi lain,” pungkasnya.

Advertisement

Komisi II DPR RI, tambahnya, berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan menyeluruh di Papua, termasuk menjadikan Papua Pegunungan sebagai salah satu prioritas utama.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...