Connect with us

Politik

Bambang Haryadi Minta Penegakan Hukum Keras atas Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT Jui Shin

Published

on

Komisi XII DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Lingkungan Hidup dalam menindak dugaan pelanggaran lingkungan oleh PT Jui Shin Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Deputi Penegakan Hukum dan Deputi Pengendalian Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan PT Kawasan Industri Medan dan PT Jui Shin Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

“Kami sepakat ini adalah pelanggaran. DPR menggunakan fungsi pengawasan dan meminta Kementerian melakukan evaluasi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perindustrian jika diperlukan,” tegas Bambang Haryadi.

Legislator Gerindra itu menilai PT Jui Shin tidak menghormati proses hukum dan pengawasan yang dilakukan Kementerian dan DPR.

“Kita dipermalukan karena tidak dianggap. Keberadaan PT Jui Shin harus dievaluasi, terutama terkait pengelolaan limbahnya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil verifikasi lapangan yang menemukan ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dengan kondisi nyata di PT Jui Shin. Luas lahan yang digunakan melebihi izin resmi, yakni lebih dari 527.000 m², padahal izin hanya untuk 361.000 m², kelebihan hampir 20 hektare.

Advertisement

Selain itu, ditemukan juga penambahan peralatan produksi yang tidak tercantum dalam dokumen perizinan, seperti ball mill, spray dryer, silo slip storage, polishing line, glorage, dan timbangan otomatis.

Menanggapi hal ini, Bambang Haryadi meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup segera menurunkan tim lanjutan ke lokasi dan mengambil langkah hukum sesuai kewenangan. Komisi XII DPR juga siap mendukung penuh penegakan hukum demi perlindungan lingkungan dan kepatuhan industri.

“Kalau perlu penyelidikan sampai penyidikan, kami mendukung penuh apa yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup,” tandas Bambang.

Komisi XII DPR minta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Jui Shin guna memastikan kepatuhan industri terhadap aturan lingkungan hidup di Indonesia.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...