Connect with us

Nasional

Banyak Dipedomani Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ultra Mikro Dinilai Relevan

Published

on

JAKARTA — Sekretaris Bidang Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Muhammad Maksum, menyampaikan bahwa Fatwa MUI Nomor 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Syariah relevan dengan perkembangan zaman. Itu terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang menggunakan fatwa ini sebagai pedoman dalam menyalurkan pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.

Menurutnya, fatwa ini begitu relevan karena produk pembiayaan ultra mikro begitu diminati masyarakat. Pembiayaan ultra mikro memiliki nilai pembiayaan yang sangat kecil yaitu di bawah 10 juta rupiah, tanpa jaminan, dan menjangkau masyarakat luas dari kelas bawah.

“Hal ini pula yang dijadikan salah satu alasan mulai ramainya implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 119 tahun 2018 tersebut, ” ungkapnya saat mengisi kegiatan Pra Ijtima Sanawi DSN MUI di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (27/04).

“Karakteristik yang dimiliki oleh ultra mikro yaitu nominal pembiayaannya sangat kecil. Hal ini pula yang dijadikan salah satu alasan mulai ramainya implementasi fatwa 119 tersebut,” kata dia.

Meskipun ini fatwa yang sudah ditetapkan sejak 2018 namun tetap dibahas dalam kegiatan ijtima sanawi DSN MUI karena dianggap relevan. Kegiatan Pra Ijtima Sanawi merupakan kegiatan rutin DSN MUI dalam menyosialisasikan produk fatwanya. Tidak hanya fatwa-fatwa ekonomi dan keuangan syariah terbaru, Pra Ijtima Sanawi juga membahas fatwa lama yang relevan serta aturan otoritas keuangan syariah (BI dan OJK) di Indonesia terbaru.

Advertisement

Maksum menyampaikan, tidak hanya berisi rincian dalil pembiayaan ultra mikro, fatwa ini juga mencantumkan pilihan akad sesuai dengan barang atau jasa yang digunakan. Misalnya, ketika DPS melakukan perjanjian dengan nasabah, maka harus menyebukan jenis akad yang digunakan. Akad bisa berupa ijarah, murabahah, maupun yang lain.

“Apabila terjadi pada pembiayaan digital, seperti BPRS digital, maka akadnya langsung di awal perjanjian, ” pungkasnya. (Isyatami Aulia/Azhar)

[MUI]rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...