Connect with us

Nasional

Bisa Picu Riak, Pati Polri Tak Layak Pimpin KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai perwira tinggi (pati) Polri yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, tidak memiliki rekam jejak baik melawan praktik rasuah. Pasalnya, mereka pernah berseberangan dengan Novel Baswedan dan beberapa penyidik KPK lainnya.

“Enggak punya rekam jejak dalam pemberantasan korupsi yang bagus,” kata Bambang, Selasa (25/6) ini.

Dalam catatan Bambang, sembilan pati Polri mendaftar capim KPK. Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekum, Irjen Coki Manurung, Irjen Abdul Gofur, Brigjen Muhammad Iswandi, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Brigjen Juansih, dan Brigjen Sri Handayani.

Misalnya, kata Bambang, sosok Irjen Antam Novambar diduga pernah melakukan intimidasi kepada penyidik KPK. Dugaan intimidasi itu, kata Bambang, dilakukan saat penyidik KPK mengusut kasus hukum yang pernah menyeret Budi Gunawan.

Sementara itu, lanjut dia, Irjen Dharma yang pernah menjabat wakil direktur Tindak Pidana Bareskrim, diduga pernah menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik KPK, Novel Baswedan. Kala itu Novel diperiksa atas dugaan penganiayaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencuri sarang burung pada 2004.

Advertisement

Berkaca atas hal itu, Bambang berharap, Polri tidak terus menerus mendorong dan memaksa patinya, untuk menjadi pimpinan KPK. Polri tidak perlu terus mendorong patinya menjadi pimpinan KPK atas dasar penugasan.

“Justru penugasan sebagai komisioner cenderung akan memunculkan apriori masyarakat pada langkah-langkah komisioner KPK,” ucap dia.

Lagi pula, lanjut dia, penugasan pati Polri sebagai pimpinan KPK hanya memunculkan riak di tubuh lembaga anti-rasuah. Tidak tertutup kemungkinan, akan muncul konflik kepentingan di saat seorang pati Polri, terpilih menjadi pimpinan KPK.

“Penugasan Polri hanya akan memunculkan dualisme di tubuh KPK. Mereka itu anggota Polri yang berarti di bawah Kapolri atau sebagai pejabat negara yakni Komisioner KPK? Ini yang harus dihindari,” ungkap dia.

Di sisi lain, dia meminta, panitia seleksi pimpinan KPK lebih selektif meloloskan seseorang menjadi komisioner lembaga anti-rasuah itu. Calon yang tidak memiliki rekam jejak memberantas korupsi, wajib disingkirkan. “Di sisi lain, pansel juga harus tegas menolak bila memang tak ada calon yang layak,” ucap dia. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...