Connect with us

Nasional

BMKG Bicara Soal Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Negara

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– ‎Kepala Badan Metodologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan, pulau Kalimantan sangat aman untuk dijadikan lokasi ibu kota baru. Pasalnya, di wilayah tersebut potensi gempa buminya sangat kecil dibandingan dengan daerah lain seperti di Pulau Jawa.

Itu menanggapi pemerintah yang terus mematangkan wacana pemindahan ibu kota baru yang sebelumnya berada di DKI Jakarta, akan dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kajian-kajian teknisnya pun sudah dikirimkan ke DPR.

“Artinya di Kalimantan masih ada pusat gempa di masa lalu pernah terjadi. Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit,” ujar Dwikora kepada wartawan, Rabu (28/8).

Dwikora menjelaskan, kerawanan gempa Pulau Kalimantan paling sedikit karena pulau tersebut bagian dari benua Asia yang lempengannya sudah cukup stabil. Sehingga, menurut BMKG, sudah sangat tepat pemerintah memilih lokasi ibu kota baru di tanah Borneo ini.

“Nah, pulau-pulau yang lain adalah akibat masih mengalami tumpukan lempeng. Umurnya sudah tua jutaan tahun seperti 30 juta tahun,” katanya.

Advertisement

Namun demikian, Dwikora menyakini alasan pemindahan ibu kota ini bukan hanya karena Kalimantan paling kecil risiko terjadinya bencana alam. Melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya pemerataan pembangunan.

“Tapi tujuan Presiden untuk bangun Indonesia secara keseluruhan biar enggak ada jarak (kesenjangan) antarwilayah,” tuturnya.

Basri Hasanuddin Paparkan Haul Akbar 15 Tahun Wafatnya Jenderal M Jusuf

Mahasiswa Korea Ajarkan Bela Diri Berpadu Dance di Athirah

Mobil Listrik Mulai Bergeliat, PLN Bangun Stasiun Recharging

Samsung Resmi Umumkan Galaxy A50s dan Galaxy A30s

Advertisement

Kim Kardashian Ganti Nama Kimono dari Label Busananya

Dwikora mengaku, pihaknya sudah dipanggil oleh pemerintah mengenai pemindahan ibu kota. Dalam pertemuan tersebut Dwikora melaporkan kajian akademik BMKG mengenai potensi bencana di Pulau Kalimantan.

“Kami diundang beberapa kali pertemuan. Dan setiap ada perkembangan kami laporkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi mengumumkannya di Istana Negara, Jakarta.

“Lokasi paling ideal adalah di bagian Kabupatan Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi, Senin (26/8). (jp)

Advertisement

The post BMKG Bicara Soal Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Negara appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...