Connect with us

Nasional

BPKH Hibahkan Dana Kemaslahatan Kepada MUI Berupa Sarana Prasarana Digitalisasi

Published

on

JAKARTA— Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada MUI untuk menunjang proses digitalisasi. Bantuan BPKH tersebut dalam bentuk laptop, kamera, dan sarana pendukung internet. Anggota BPKH, Rahmat Hidayat, mengatakan MUI mempunyai peran yang sangat strategis di Indonesia.

“MUI berperan sebagai khodimul ummah dan shodiqul hukumah. MUI adalah rumah besar, tenda bersama, dan wadah musyawarah bagi ormas Islam dengan berbagai latar belakang, di Indonesia, ” ungkapnya di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (30/06).

Secara spesifik, Rahmat menyampaikan, banyak produk dan kebijakan BPKH yang harus melalui peran MUI. Dalam mengeluarkan produk atau kebijakan, kata dia, BPKH harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sejalan dengan undang-undang bahwa pengelolaan keuangan haji harus sesuai prinsip syariah.

“Pengelolaan dana haji di BPKH harus penuh kehati-hatian, mengedepankan asas manfaat, transparan, dan akuntabel atau terpercaya. Tentu ketika sesuai syariah, maka ada peran MUI di dalamnya. Oleh karena itu, kerjasama MUI dan BPKH menjadi sebuah kepastian, ” ungkap dia.

Rahmat menambahkan, kerjasama digitalisasi kantor MUI ini merupakan langkah strategis. Digitalisasi, menurut dia adalah sebuah keniscayaan.

Advertisement

“Apalagi adanya pandemi semakin mendorong percepatan proses digitalisasi itu, ” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, berharap kerjasama MUI dan BPKH bisa semakin meningkat dan memberikan maslahat kepada umat. Kerjasama itu bisa dalam bentuk kegiatan bersama maupun program pemberdayaan ekonomi umat.

Atas bantuan yang diberikan BPKH tersebut, dia menyampaikan akan menjaga amanah sarana dan prasarana berupa laptop dan kamera tersebut.
“Saya akan memantau agar sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik sebagai langkah untuk memitigasi risiko. Tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan berkala, ” ungkap dia.

Bantuan sarana dan prasarana kepada MUI ini merupakan salah satu program Kemaslahatan BPKH 2021. Selain pemberian bantuan kepada MUI, BPKH juga menyerahkan bantuan kepada pihak lain berupa berupa beasiswa pendidikan santri, digitalisasi pesantren, bantuan peralatan kantor seperti laptop dan komputer, dan lain-lain kepada pihak yang bekerjasama dengan BPKH. Bentuk bantuan yang diberikan oleh BPKH adalah bantuan sosial dan keagamaan. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...