Connect with us

Nasional

Bupati Kudus Diduga Patok Tarif Jual Beli Jabatan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang diduga melakukan praktik jual beli jabatan terus didalami Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, Tamzil bersama staf khususnya, Agus Soeranto alias Agus Kroto. KPK menduga Tamzil mematok tarif kepada calon pejabat yang ingin menduduki jabatan tertentu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, hasil penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kudus menguatkan indikasi tersebut. Namun, Febri belum dapat memerinci besaran tarif-tarif itu.

”Kami memang menemukan semacam tarif untuk mengisi jabatan tertentu,” ungkapnya kemarin (30/7).

Tarif tersebut, kata Febri, diduga merupakan kesepakatan antara bupati dan calon pejabat. Besarannya bergantung pada jabatan yang diinginkan. Tarif untuk jabatan eselon II berbeda dengan eselon III dan IV.

Advertisement

Koopssus TNI 80 Persen Pengintai, 20 Persen Penindak

Ini Tujuh Pejabat di Pemkab Barru yang Dimutasi Hari Ini

Calon Menteri Golkar Sudah di Kantong Airlangga Hartanto

”Jadi, tergantung dengan posisi dan kewenangan mereka (pejabat, Red),” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Terkait dengan rangkaian penyidikan di daerah, Febri menjelaskan bahwa KPK telah menggeledah beberapa ruangan dan kantor dinas di lingkungan Pemkab Kudus. Juga memeriksa sebelas orang sebagai saksi dalam perkara suap pengisian jabatan di Kudus pada Senin (29/7).

Sebagaimana diketahui, Bupati Kudus M. Tamzil ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (27/7). KPK menyangka Tamzil menerima suap pengisian jabatan Rp 250 juta. KPK berencana menuntut Tamzil dengan hukuman maksimal saat sidang nanti. Sebab, Tamzil berstatus residivis kasus rasuah.

Advertisement

Bupati Kudus, Muhammad Tamzil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia diamankan bersama delapan orang lainnya karena diduga terlibat suap pengisian jabatan.

Hidayat Nur Wahid: PKS di Luar Kabinet, Tak Perlu Dicurigai

Selamat Jalan Pejuang KKN Afrika Selatan!

Tamzil diketahui belum lama menjabat sebagai Bupati. Dia baru dilantik pada September 2018 lalu bersama wakilnya, Hartopo. Harta yang dimiliki Tamzil dan terakhir kali dilaporkan tercatat hampir Rp 1 miliar.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 17 Januari 2018 yang diambil dari https://elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Tamzil berjumlah Rp 912.991.616.

Jumlah tersebut terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan seluas 227 meter persegi dan seluas 230 meter persegi di Kota Semarang yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 633.071.000.

Advertisement

Sementara aset bergerak yang dimiliki, antara lain alat transportasi berupa mobil merek Nissan Termo yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 270 juta. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 9.920.616. Serta tidak tercatat memiliki surat berharga dan utang. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Bupati Kudus Diduga Patok Tarif Jual Beli Jabatan appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...