Connect with us

Nasional

Bupati PPU Abdul Gafur Bilang Ini Soal Lahan Prabowo Subianto

Published

on

Kabarpolitik.com, PENAJAM PASER UTARA –Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, menanggapi kabar sebagian lahan di wilayahnya yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru merupakan milik Prabowo Subianto.

Bupati PPU Abdul Gafur menyatakan, lahan yang berada di sekitar kawasan ITCI bukanlah lahan milik Prabowo, melainkan sang adik yakni Hashim Djojohadikusumo.

Dia menjelaskan lahan milik Hashim tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU), dan bisa diambil oleh pemerintah jika dibutuhkan.

“Tidak benar lahan di sini punya Pak Prabowo. Yang punya itu Hashim, adiknya Prabowo. Beda nama, beda orang. Toh status lahannya juga HGU,” ujar Bupati PPU Abdul Gafur, Rabu (28/8).

Gafur menjelaskan, jauh hari sebelum dimiliki Hashim lahan di kawasan ITCI tersebut merupakan milik warga Amerika. Namun diambil alih oleh adik dari Prabowo tersebut hingga saat ini.

Advertisement

Wakil Presiden Jusuf Kalla Kecewa BPPT, Pamer Teknologi Lama

Ibu Kota Kilat

Minta Referendum, Warga Papua Bentrok dengan Aparat, Satu TNI Tewas

Kapen Koopsau II Memberi Nilai-nilai Kebangsaan kepada Mahasiswa Politeknik Ujungpandang

KASN Rekomendasikan Sanksi 15 Camat, Pj Wali Kota: Saya Belum Lihat Suratnya

“Yang saya tahu, dulu ITCI itu yang punya orang Amerika juga, tapi sudah diakuisisi oleh anak bangsa yang bernama Hashim, saya rasa biasa-biasa saja ya,” jelas Bupati PPU Abdul Gafur .

Advertisement

Gafur menegaskan, jika negara yang meminta lahan tersebut, maka siapa saja seharusnya merelakannya demi kepentingam masyarakat Indonesia.

“Kan meminta itu sudah ada aturan perundang-undangannya saat dia meneken kontrak. Jadi kapan mau diambil ya ada aturannya. Apalagi ini yang meminta bukan provinsi apalagi kabupaten, ini negara loh. Jadi saya rasa Bapak Hashim itu berjiwa patriot. Jadi saya rasa enggak ada masalah jika lahan tersebut mau diminta oleh pemerintah,” kata Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur. (jpnn)

The post Bupati PPU Abdul Gafur Bilang Ini Soal Lahan Prabowo Subianto appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...