Connect with us

Politik

Cegah Kecelakaan Selama Liburan Nataru, Persiapkan Moda Transportasi Memadai

Published

on

JAKARTA (24 Desember): Kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan pengemudi harus benar-benar prima dalam penyelenggaraan sistem transportasi pada masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Saya kira kesiapan semua moda transportasi yang ada selama masa libur Nataru kali ini harus dipastikan dengan baik, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tengah arus transportasi antar provinsi yang terus meningkat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12).

Catatan kepolisian mengungkapkan terjadi 183 kasus kecelakaan lalu lintas hingga hari kedua pelaksanaan Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Nataru. Operasi Lilin digelar mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Menurut Lestari, upaya peningkatan kewaspadaan setiap operator transportasi, masyarakat, dan pemerintah harus konsisten melalui pemenuhan sejumlah aspek keselamatan dalam perjalanan.

Kelayakan setiap kendaraan yang melintas di jalan, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, wajib dipenuhi tanpa kompromi. Demikian juga kesiapan ruas jalan dan para pengemudi, serta awak kendaraan.

Dengan volume kendaraan yang relatif tinggi, tambah Rerie, gangguan di jalan berupa kecelakaan dan kendaraan mogok, dapat menimbulkan masalah besar bagi para pengguna jalan.

Advertisement

Untuk itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara), mendorong agar masyarakat dan para operator transportasi berperan aktif mewujudkan kelancaran arus kendaraan selama Nataru, dengan memastikan moda transportasi yang digunakan dalam kondisi prima.

Sosialisasi mengenai titik rawan di sejumlah daerah dan informasi cuaca, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan secara masif sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat pada masa libur Nataru.

Rerie sangat berharap momentum libur Nataru dapat menjadi ajang untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus merealisasikan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong yang kita miliki. (*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...