Dari TPST ke Program Rumah Rakyat, Presiden Prabowo Maksimalkan Nilai Sampah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026).

Kepala negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, dan bikin lebih efektif,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pengolahan sampah sekarang menjadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia membuka peluang agar produk tersebut dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.

“Gentengnya cukup murah dan bisa masuk dalam anggaran bantuan perbaikan rumah. Dari total Rp20 juta per rumah, sekitar Rp4–5 juta bisa dialokasikan untuk genteng,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis dalam pembangunan hunian. Ia mendorong pengurangan penggunaan seng yang mudah berkarat karena dinilai kurang baik bagi kesehatan maupun tampilan lingkungan.

“Kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara yang benar-benar indah, nyaman ditinggali, dan mendukung sektor pariwisata,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, tidak hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.