Connect with us

Pemerintahan

Dasco: DPR RI Akan Ngantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Published

on

rnDPR RI membentuk posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi yang intens dan terintegrasi dalam penanganan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.rnHal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers Satgas Pemulihan Pascabencana bersama para kepala daerah terdampak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).rn“Kita sepakat bahwa penanganan pemulihan pascabencana ini harus dilakukan melalui koordinasi yang intens dan terintegrasi. Dengan demikian, penanganan berskala nasional dapat mempercepat proses pemulihan di daerah Aceh,” ujar Dasco usai pertemuan.rnPolitisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, keberadaan posko Satgas DPR RI di Aceh disertai dengan penugasan pimpinan DPR RI yang akan bergantian berkantor di Aceh untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.rn“DPR RI telah membentuk posko Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh, dan pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens,” katanya.rnDasco menambahkan, koordinasi yang dilakukan tidak hanya mencakup sektor infrastruktur, tetapi juga pendidikan serta penyediaan hunian bagi warga terdampak yang hingga kini masih dalam proses pemulihan.rnRapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah Anggota DPR RI lintas komisi dan fraksi, di antaranya Andi Iwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra), Kawendra Lukistian (Anggota Komisi VI DPR RI/F-Gerindra), Ruslan M. Daud (Anggota Komisi V DPR RI/F-PKB), Ghufran (Anggota Komisi V DPR RI/F-PKS), Syarief Abdullah Alkadrie (Anggota Komisi V DPR RI/F-NasDem), Muhammad Lokot Nasution (Anggota Komisi V DPR RI/F-Demokrat), Bakri (Anggota Komisi V DPR RI/F-PAN), serta Zigo Rolanda (Anggota Komisi V DPR RI/F-Golkar).rnSelain itu, rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, serta perwakilan BUMN, yakni Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PT PLN.rnDasco menegaskan, koordinasi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempercepat realisasi pemulihan pascabencana di Aceh.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...