Dewas Menilai Keputusan Pimpinan KPK Sudah Taat Hukum Soal Penyeleksian Anggota

Kabarpolitik.com,JAKARTA– Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait keputusan pimpinan dalam penyeleksian anggota yang menduduki jabatan struktural. Diketahui, sebanyak 75 anggota di lembaga anti rasuah dibebastugaskan sesuai mekanisme hukum.

“Ini prosedur hukum yang wajar atau layak, yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya. Demikian juga halnya dengan KPK,” kata Anggota Dewan Pengawasan KPK Prof. Indriyanto Seno Adji, Rabu, (12/5/2021).

Indriyanto menyatakan, keputusan KPK ini harus dilihat dari antara tugas pokok dan wewenang dengan hukum pidana (terkait fungsi lembaga penegak hukum).

“Bahwa keputusan Pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual dari Ketua KPK, bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegian KPK,” katanya.

Guru besar hukum pidana Universitas Krinadwipayana itu memaparkan, keputusan KPK dan diktum kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu (tidak ada istilah penonaktifan) haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat yang memang hanya terhadap pegawai TMS (tidak memenuhi syarat) yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja.

Jadi, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. Pembebastugasan 75 pegawai itu demi kepastian hukum.rn(Fajar)rn