Connect with us

Nasional

Diberi Modal Rp14 Miliar untuk Kripik Zaro Snack, Perusda Palopo Malah Bangkrut

Published

on

Kabarpolitik.com, PALOPO — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel membidik kasus dugaan penyimpangan dana penyertaan modal produksi, kripik Zaro Snack yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Pemerintah Kota Palopo.

Produksi kripik Zaro Snack tersebut dianggarkan dengan menggunakan dana APBD pokok, Kota Palopo tahun 2015, sebesar Rp14 miliar lebih.Hanya saja, Perusda yang telah ditunjuk untuk mengelola serta memproduksi Kripik Zaro Snack tersebut sudah tidak bisa berproduksi, lantaran Perusda tersebut bangkrut.

Dengan adanya hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi SH MH mengaku mengatensi terkait adanya informasi kasus tersebut.“Saya tentunya sangat mengatensi, soal penanganan kasus ini. Tentu saja kasus tersebut akan menjadi perhatian khusus Kejati Sulsel,” ujar Kajati Sulsel, Tarmizi SH MH, Kamis (1/11/2018).

Tentu saja menurut Tarmizi, untuk menangani kasus tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pengumpulan data dan keterangan, terkait pengelolaan dan produksi kripik Zaro Snack tersebut.Agar nantinya bisa mempermudah, proses penanganannya, apabila kasus itu nantinya berproses di tahap penyelidikan.

Makanya kata Kajati, diperlukan data data dan informasi awal, agar bisa dipastikan ada tidaknya peristiwa pidana dalam kasus ini.“Nanti saya memerintahkan anggota saya untuk menelusuri kasus ini,” tegas Tarmizi.

Advertisement

Hanya saja ia enggan membeberkan, kapan tim Kejati Sulsel akan diturunkan untuk mengusut kasus tersebut.Ia mengatakan akan segera melakukan koordinasi, bersama para pimpinan lainnya untuk menentukan langkah langkah apa yang harus diambil.

Diketahui, Perusda Kota Palopo yang memproduksi kripik Zaro Snack sudah tak lagi memproduksi kripik kemasan bermerk Zaro Snack.Padahal sebelumnya DPRD Kota Palopo telah menyetujui, usulan dana penyertaan modal ke salah satu Perusda Pemkot Palopo senilai Rp14.249.477.000. Yang digelontorkan atau bersumber dari dana APBD dan APBD-P Kota Palopo tahun 2015.

Kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp14.249.477.000 tersebut. Di gelontorkan secara bertahap.Tahap pertama digelontorkan sebesar Rp2 miliar, yang sumbernya dari APBD pokok tahun 2015. Kemudian berlanjut digelontorkan lagi sebesar Rp1 miliar, melalui APBD perubahan (APBD-P).

Lalu penyertaan modal kembali dilakukan untuk kegiatan pembenahan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), sebesar Rp8.745.477.000. Serta untuk pembelian mesin produksi zaro snack senilai Rp2.504.000.000. (mat)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...