Connect with us

Nasional

Disdikbud Jateng Luncurkan Wasdal Online, Ini Manfaatnya

Published

on

Kabarpolitik.com, SEMARANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama pengawasan dan pengendalian (Wasdal Online).

Peluncuran atau launching dilakukan oleh Sekretaris Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Sulistyo S.Pd MM yang mewakili Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Drs Gatot Bambang Hastowo M.Pd di Gedung B Aula Ki Hajar Dewantara, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/11).

Aplikasi Wasdal Online adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berguna untuk pengawasan dan pengendalian laporan hasil kinerja pengawas SMA, SMK dan SLB Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Sulistyo mengatakan, manfaat adanya aplikasi Wasdal Online ini untuk mempermudah dan mempercepat pengawas sekolah dalam menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Disdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi induk.

“Disdikbud Provinsi Jawa Tengah akan mudah, cepat, efektif dan efisien mendapatkan laporan hasil kerja pengawas sekolah, antara lain peta ketercapaian Laporan Standar Nasional (SNP) untuk SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Jawa Tengah,” katanya.

Advertisement

Peluncuran aplikasi tersebut, lanjut Sulistyo, sekaligus pelatihan untuk para pengawas SMA dan SMK dalam memanfaatkan aplikasi Wasdal Online untuk melaporkan hasil kerja pengawasan.

“Salah satunya berupa laporan ketercapaian SNP pada SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Jawa Tengah,” ujarnya.

Sulistyo menambahkan, selain peluncuran dan pelatihan aplikasi Wasdal Online, juga dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyusunan Rapergub Jawa Tengah tentang pengawas sekolah.

Dalam penyusunan Rapergub Jawa Tengah ini melibatkan unsur Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya Pejabat dan Staf Disdikbud, Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).

Selain itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan unsur BKD Provinsi Jawa Tengah “Penyusunan Rapergub ini nantinya menjadi Pergub tentang pengawas sekolah,” imbuhnya. (sen)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...