Connect with us

Nasional

Ditemui Dubes Suriah, Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Usulkan Pertemuan Ulama Indonesia dan Suriah

Published

on

JAKARTA– Komisi Hubungan Luar Negeri MUI mengusulkan ada pertemuan ulama Indonesia dan Suriah saat menerima kedatangan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Abdulmonem Anam di Kantor MUI Pusat, Rabu (06/04).

Hadir pada pertemuan tersebut dari MUI antara lain Wakil Sekjen MUI Bidang HLNKI Habib Ali Hasan Bahar, Ketua Komisi HLNKI MUI Bunyan Saptomo, serta Sekretaris Komisi HLNKI MUI Andy Hadianto.

Ketua HLNKI MUI, Bunyan Saptomo memaparkan, MUI ingin melakukan kerjasama dengan Suriah yaitu Majelis Ifta’ Suriah. Bunyan mengatakan, MUI merupakan organisasi besar yang di dalamnya ada perwakilan dari NU, Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, dan organisasi-organisasi keislaman lainnya. Ini membuat MUI sebagai organisasi besar dan harus mengakomodasi semua orams Islam di Indonesia.

Pada pertemuan itu, Sekretaris Komisi HLNKI MUI, Andy Hadiyanto, mengusulkan kepada Dubes Suriah agar ada pertemuan secara daring antara ulama Suriah dengan ulama Indonesia.

Andy mengatakan, tujuan pertemuan itu salah satunya untuk mengarusutamakan Islam wasathiyah di kedua negara. Dengan begitu, maka program kontra radikalisme maupun kontra Islamophobia bisa berjalan dengan baik.

Advertisement

Pertemuan itu, ujar Andy, bertujuan agar ada saling tukar pengetahuan dan pengalaman antar ulama. Latar belakang kedua negara yang berbeda akan saling melengkapi satu sama lain.

Selain itu, di bidang ekonomi, pertemuan tersebut nantinya bisa mendukung konferensi internassional soal produk halal dan ekonomi syariah. Pertemuan tersebut juga bisa membuka kesempatan mendapatkan beasiswa bagi kedua belah pihak.

“Pertemuan secara daring melalui zoom tersebut semoga bisa menyepakati kepentingan kedua belah pihak melalui draft MoU. Sehingga rencana-rencana di atas dapat segera terwujud, ” ujarnya.

Dubes Suriah untuk Indonesia, Abdulmonem, menyambut baik usulan pertemuan ulama dua negara tersebut. Menurutnya, MUI sebagai organisasi besar mampu menjembati perbedaan ormas Islam yang beraneka ragam di Indonesia. (Andy/Azhar)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...