Connect with us

Politik

Dr Frits Pimpin KOHKARSSI Cabang Bogor Raya

Published

on

KABUPATEN BOGOR (11 Desember): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kolonel (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap (dr. Frits) resmi dilantik sebagai Ketua Konsultan Hukum Kesehatan dan Advokasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KOHKARSSI) Cabang Bogor Raya.

Pelantikan berlangsung dalam Rapat Kerja (Raker) Pengurus Pusat KOHKARSSI di Royal Sentul Park, Kabupaten Bogor, Minggu (10/12).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum KOHKARSSI juga dari Partai NasDem, Purwanto Kitung dan Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. (HC) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

Dalam sambutannya dr. Frits menjelaskan, KOHKARSSI memiliki empat misi utama dalam pelaksanaannya antara lain melakukan perlindungan hukum secara non ligitasi dan ligitasi untuk kepentingan anggota.

Selain itu memperkuat konsolidasi internal dan ⁠sosialisasi ke Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan se Bogor Raya tentang kehadiran KOHKARSSI dalam tugas pokoknya menolong dan mengadvokasi, juga konsultasi sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat semakin lebih baik lagi.

Advertisement

“Kemudian menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan atau seminar baik terhadap anggota maupun masyarakat untuk sadar hukum kesehatan (Darkumkes),” kata dr. Frits dalam keterangannya, Senin (11/12).

Kemudian dr. Frits juga bertekad untuk meningkatkan peran profesi dan insan Rumah Sakit dan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk tangguh dalam menghadapi masalah hukum medis dan non medis.

“Mencanangkan tugas kewenangan profesi dan sumber daya manusia termasuk industri kesehatan sesuai perundangan-undangan yang berlaku sehingga dirasakan adanya hukum yang berkeadilan,” kata dia.

Untuk itu atas hadirnya KOHKARSSI Cabang Bogor Raya, dr. Frits mengajak seluruh Fasilitas Layanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di wilayah Bogor untuk bergabung agar mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan pasti.

“Sehingga tidak repot lagi mencari bantuan ke sana kemari dan agar kita lebih percaya di dalam melaksanakan tugas sehari-hari karena bayang-bayang pelanggaran hukum itu kan selalu menjadi trend,” tutur dia.

(WH)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...