Connect with us

Nasional

Edi Kurniadi: Apa Anggak Baca UU ASN Pasal 99?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Desakan agar honorer K2 yang lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I tahun 2019 dibatalkan saja dan sebaiknya mereka diangkat PNS, dinilai tidak masuk akal. Usulan itu dinilai bertentangan dengan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti dikatakan Edi Kurniadi.

“Jangan mimpi honorer K2 yang lulus PPPK tahap I dijadikan PNS. Apa enggak baca aturan UU ASN pasal 99 ayat 1 dan 2. Silakan dibedah lagi UU ASN-nya,” kata Ketum Aliansi K2 Indonesia (AK2I), Edi Kurniadi alias Bhimma, Minggu (25/8).

Bhimma menanggapi Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono menyarankan agar honorer K2 yang sudah lulus PPPK tahap I tahun 2019 dibatalkan. Menurut Eko, daripada tidak ada kejelasan kapan mereka mengantong NIP PPPK, lebih baik diangkat saja menjadi PNS.

Bhimma meminta para pengurus forum untuk tidak memantik kegalauan di kalangan honorer K2. Honorer K2 yang lulus PPPK tahap I dalam kegalauan karena sampai sekarang belum kantongi NIP. Sebagian lagi putus asa dan berencana ikut seleksi PPPK tahap II.

“Aduh, honorer K2 itu satu paket. Lintas kementerian, lintas lembaga, lintas instansi. Semua terlahir di rahim yang sama PP 56/2012. Maka penyelesaiannya juga harus disamakan semuanya, jangan ada yang tertinggal dan meninggalkan,” tegas Edi Kurniadi.

Advertisement

Rizieq Shihab: Saya Tak Akan Minta Bantuan Rezim Zalim

Jabal Rahmah, Lokasi Bertemunya Nabi Adam dan Hawa

MEC Rakus Makassar Gelar Pelatihan Mengajar Matematika

English First Bagikan Kiat Mendidik Anak bagi Orang Tua

Anus Gatal, Kenali Jamur Candida sebagai Penyebab

Kalau mau berjuang, lanjutnya, jangan setengah-setengah. Berjuanglah untuk seluruh honorer K2 Indonesia dengan tuntas. Satu diangkat PNS, maka seluruhnya wajib diangkat.

Advertisement

Satu diangkat PPPK, maka seluruhnya wajib diangkat. Dengan syarat dan tuntutan dari forum kepada pemerintah, yakni agar kontrak kerja sebagai PPPK hanya sekali saja dan berlaku hingga pensiun.

“Yang lebih berhak dijadikan PNS itu honorer K2. Yang sudah terdatabase di BKN tidak mengikuti CPNS 2018 dan tidak lulus PPPK,” tandas Edi Kurniadi. (jpnn)

The post Edi Kurniadi: Apa Anggak Baca UU ASN Pasal 99? appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...