Connect with us

Nasional

Eks Anggota GAM Terima Sertifikat Tanah 2 Hektare

Published

on

Kabarpolitik.com, BANDA ACEH– Sebanyak 100 eks anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) korban konflik, serta mantan tahanan dan narapidana politik menerima sertifikat tanah masing-masing seluas dua hektare.

Sertifikat tanah tersebut diserahkan secara simbolis kepada sejumlah eks anggota GAM oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Saiful di Banda Aceh.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Wali Nanggroe, Malik Mahmud pada peringatan 14 tahun perdamaian Aceh.

Kepala BPN Aceh, Saiful mengatakan, sertifikat tanah tersebut atas kerja sama dengan Badan Reintegrasi Aceh. Mereka yang menerima, selain mantan kombatan, juga korban konflik, maupun mantan tahanan dan narapidana politik

“Lahan yang diberikan tersebut berada di areal penggunaan lain atau APL, bukan di kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan peruntukan lain. Total luas lahan yang diberikan mencapai 200 hektare,” kata Saiful.

Advertisement

Penerima sertifikat berasal dari Kabupaten Pidie Jaya. Selain dari kabupaten itu, juga akan dibagikan sertifikat tanah di daerah lainnya di Aceh.

Presiden Sindir Keras Pejabat dan Legislator yang Suka Plesiran

Airlangga Hartanto Belum Tahu Susunan Kabinet Jokowi

Innalillahi… Pelawak Gareng Salatiga Meninggal Kecelakaan

Dendeng Babi Aceh Dijual Online, Ini Reaksi Pemerintah Aceh

Joko Widodo Ingin Indonesia Kuat dan Disengani Bangsa Lain

Advertisement

Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan implementasi MoU Helsinki atau nota kesepakatan damai RI dan GAM.

“Total luas tanah dibagikan mencapai 15.000-an hektare dan dari mantan kombatan sekitar 5.000-an hektare yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh. Penyerahan tanah ini dilakukan bertahap,” kata Saiful.

Sementara itu, Kepala Badan Reintegrasi Aceh M Yunus mengatakan, lahan-lahan yang diberikan tersebut meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan, korban konflik, serta mantan tahanan dan narapidana politik.

“Lahan diberikan tersebut digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Kami targetkan pada 2020 mendatang, 20 ribu hektare tanah sudah dibagikan kepada para penerima,” kata M Yunus. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Eks Anggota GAM Terima Sertifikat Tanah 2 Hektare appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...